Netral English Netral Mandarin
20:02wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Ingatkan Kubu Moeldoko? SBY: Hukum Bisa Dibeli, Tapi Tidak Untuk Keadilan

Senin, 27-September-2021 13:10

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Foto : Istimewa
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, uang dapat membeli banyak hal, tetapi tidak segalanya. Hukum, lanjutnya, mungkin bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan.

"Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan," tulis SBY di akun Twitternya, @SBYudhoyono, Senin (27/9/2021).

Presiden ke-6 itu mengaku masih percaya pada integritas penegak hukum. Ia pun berharap agar hukum tak berjarak dengan keadilan.

"Sungguhpun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan," kata SBY.

SBY tidak menjelaskan lebih jauh soal maksud dari cuitannya mengenai uang, hukum, dan keadilan.

Namun, seperti diketahui bersama bahwa saat ini Partai Demokrat memang tengah berperkara hukum dengan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pimpinan Moeldoko.

Terbaru, empat mantan kader Demokrat yang merapat ke kubu Moeldoko menggandeng pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan judicial review terhadap AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).

Adapun keempat eks itu dipecat oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lantaran ikut dalam KLB Deli Serdang yang mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum.

"Judicial review dimaksud meliputi pengujian formil dan materil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham (Yasonna Laoly) tanggal 18 Mei 2020," kata Yusril Ihza Mahendra melalui siaran pers, Kamis (23/9/2021).

Yusril mengaku mau menjadi kuasa hukum dalam pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung, karena hal tersebut penting demi menciptakan demokrasi yang sehat di negara ini.

"Kami berpendapat bahwa pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di negara kita. Bisa saja esok lusa akan ada anggota partai lain yang tidak puas dengan AD/ART-nya yang mengajukan uji formil dan materiil ke Mahkamah Agung. Silakan saja," ujar Yusril.

"Sebagai advokat, kami bekerja secara profesional sebagai salah satu unsur penegak hukum di negara ini sesuai ketentuan UU Advokat. Keterlibatan kami dalam menangani judicial review ini adalah juga tanggung jawab kami kepada negara dalam membangun hukum dan demokrasi," jelasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P