3
Netral English Netral Mandarin
00:12 wib
Tercatat sebanyak 21,5 juta orang lansia akan mengikuti program vaksinasi Covid-19. Ada dua mekanisme vaksinasi Covid-19 pada lansia. BMKG memperingatkan sejumlah daerah di Jawa Barat yang berpotensi banjir atau banjir bandang dengan status siaga dan waspada mulai 24-25 Februari 2021.
Ini 4 PR Menanti Kapolri Baru Versi PKS

Kamis, 21-January-2021 23:00

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Al-Habsy (Habib Aboe)
Foto : DPR
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Al-Habsy (Habib Aboe)
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Al-Habsy (Habib Aboe) mengucapkan selamat kepada Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang dipilih menjadi calon tunggal Kapolri dan telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi III DPR pada Rabu (20/01/2021).

Selain memberikan ucapan selamat, Habib Aboe menyebut bahwa ada empat pekerjaan rumah (PR) menanti Listyo Sigit jika sudah resmi menjabat sebagai Kapolri. Salah satunya adalah membuktikan bahwa Polri memiliki hubungan hangat dengan seluruh komponen bangsa. 

"Karena akhir-akhir ini sebagian pihak menilai bahwa saat ini Polri kurang dekat dengan ummat, bahkan sebagian lagi menilai Polri kerap tajam terhadap ummat," kata Habib Aboe dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/1/2021). 

Berikut penjelasan lengkap Aboebakar Al-Habsy soal 4 PR bagi Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. 

Pertama, Melanjutkan Reformasi di Kepolisian

Hal ini perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan performa institusi Polri dalam menjalankan tugasnya. Secara khusus reformasi ini perlu menguatkan independensi Polri. Hal ini untuk menjawab persoalan yang disampaikan salah satu penyidik KPK Novel Baswedan yang menyatakan bahwa "Banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera. Sehingga Pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya".

Artinya, ada dua hal yang saling terkait, yaitu independensi dan soliditas. Sepanjang institusi bekerja tegak lurus menjalankan tugas secara independent, maka soliditas korps akan bisa terjaga dengan baik. Sebaliknya jika ada yang tengak-tengok, maka masing-masing personel akan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga tidak ada lagi soliditas di korps Polri," ujarnya. 

Kedua, Mengembalikan Kepercayaan Publik Terhadap Polri

Kepercayaan publik terhadap Polri menjadi salah satu isu penting yang sepertinya perlu mendapat atensi Kapolri terpilih. Mengingat tahun kemarin banyak sekali kejadian yang membuat publik melongo. Misalkan saja, Bagaimana mungkin dokumen surat bebas COVID-19 untuk Djoko Tjandra yang seorang DPO ternyata diterbitkan oleh Pusdokkes Polri. Ada lagi surat jalan yang dikeluarkan oleh Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri untuk Djoko Soegiarto Tjandra.

Tentunya kejadian-kejadian yang demikian membuat publik merasa pesimis dengan semangat reformasi polri maupun profesionalisme Polri. Dampaknya pasti akan menurunkan public trust, karenanya hal ini perlu diperbaiki oleh Komjend LSP.

Ketiga, Membuktikan Bahwa Polri Memiliki Hubungan Hangat Dengan Seluruh Komponen Bangsa

Karena akhir-akhir ini sebagian pihak menilai bahwa saat ini Polri kurang dekat dengan ummat, bahkan sebagian lagi menilai Polri kerap tajam terhadap ummat. 

Jika kita lihat selama ummat Islam cukup dewasa menghadapi perbedaan keyakinan. Terbukti ummat Islam tidak menyoal latar belakang agama dari Kapolri terpilih. Tentu ini menunjukkan kualitas kedewasaan sikap dalam pluralisme bangsa ini. Artinya, selama ini kelompok-kelompok Islam sebenarnya tidak pernah meributkan faktor keagamanan seseorang, dan mereka sangat menghormati perbedaan keyakinan dalam kerangka bhineka tunggal ika.

Keempat, Kapolri Terpilih Perlu Menjamin Bahwa Tugas Polri Dilaksanakan secara Professional Dengan Menggunakan Pendekatan Yang Humanis

Sebagai catatan bahwa tahun kemarin KontraS menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Dari peristiwa itu, 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extra judicial killing di KM 54 pada bulan Desember 2020. 

Situasi ini membuat kita sebagai anggota Komisi III yang menjadi mitra Polri selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyakat soal isu-isu demikian, misalkan kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti ? kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang ? 

Kami sendiripun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Oleh karenanya untuk selanjutnya, pendekatan yang professional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan. Sehingga Polri melindungi dan mengayomi akan semakin dirasakan masyarakat.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati