Netral English Netral Mandarin
12:30wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Ini Alasan Anggota DPRD DKI Gunakan Hak Interpelasi Formula E

Sabtu, 28-Agustus-2021 06:00

PDIP dan PSI serahkan surat interpelasi
Foto : Istimewa
PDIP dan PSI serahkan surat interpelasi
18

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dua fraksi di DPRD DKI Jakarta, yakni PDIP dan PSI resmi menyerahkan surat interpelasi Formula E ke Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, Kamis (26/8/2021) kemarin. 

Dalam surat tersebut, sebanyak  33 anggota sementara yang menyetujui hak interpelasi tersebut. Artinya permohonan interpelasi telah dapat dilakukan, mengingat syarat yang dibutuhkan untuk interpelasi, disetujui minimal 15 anggota dewan dan dua fraksi.

Dari  33 tanda tangan tersebut, yakni 25 tanda tangan Fraksi PDI Perjuangan, 8 tanda tangan Fraksi PSI. Disebutkan ada 5 temuan yang menjadi dasar kedua fraksi mengambil hak interpelasi.

"Ada 5 hal temuan yang menjadi dasar kami menginisiasi Hak Interplasi terkait Formula E Jakarta. Dan hari ini kami sudah menyampaikan secara resmi surat pengajuan ini kepada Ketua DPRD," kata anggota DPRD DKI asal PDIP,  Rasyidi di gedung DPRD DKI.

Salah satu poin keberatan terkait Formula E adalah dalam situasi pandemi yang tidak menentu seperti saat ini, semua angaran seharusnya dipriortitaskan untuk hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bukan untuk pagelaran balapan yang tidak ada urgensinya dengan masyarakat.

"Uang Commitment Fee yang dibayarkan kepada Formula E itu bisa untuk membiayai sekolah anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat pandemi Covid-19, bukan malah untuk penyelanggaran balapan yang di beberapa negara sudah menyebabkan kerugian bahkan jauh sebelum adanya pandemik," ujar Rasyidi.

Selain itu, hal yang disorot adalah terkait tidak transparannya proses perhitungan pembiayaan Formula E yang sudah disorot oleh BPK karena tidak cermat dalam melakukan memperhitungkan pola pembiayaan, sehingga sangat berpotensi untuk merugi.

Selanjutnya, Fraksi PDIP Perjuangan akan terus memperjuangakan hak interpelasi ini untuk membuat wacana penyelanggaraan Formula E ini bisa menjadi transparan dan juga memperjuangkan untuk pembatalan penyelanggaraan ini tahun 2022 dan seterusnya.

Sebagaimana diketahui, Hak Interplasi dilindungi oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 106 angka (1) dan (2) tentang Hak Interpelasi Anggota DPRD DKI.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani