Netral English Netral Mandarin
10:17wib
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat setuju sekolah dan rumah ibadah dibuka kembali meski masih di tengah kondisi pandemi corona. Data pengguna Facebook yang mencapai 533 juta, baru-baru ini dikabarkan telah dicuri hacker. Facebook menyatakan, tak akan memberi tahu data siapa saja yang telah dicuri.
Investasi Miras Dilegalkan, Haikal Hassan: SAYA PANCASILA??? NGACO

Minggu, 28-Februari-2021 07:05

Haikal Hassan Baras
Foto : Istimewa
Haikal Hassan Baras
24

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Usai Presiden Jokowi legalkan investasi miras di beberapa daerah, muncul banyak komentar negatif terhadap kebijakan tersebut.

Haikal Hassan Baras melalui akun pribadinya menyatakan kebijakan tersebut bertentangan dengan Pancasila. Ia pun merinci dari sila pertama hingga keima.

"Miras mau dilegalkan? Sila 1: Mabok dilarang semua agama. Sila 2: Mabok tak'kan bisa beradab. Sila 3: Mabok timbulkan ribut tak bersatu. Sila 4: Mabok tak'kan bisa musyawarah. Sila 5: Mabok tak'kan wujudkan keadilan," kata Haikal, Minggu (28/2/21).

"SAYA PANCASILA???????? NGACO," imbuhnya. 

Sebelumnya diberitakan, kecaman serupa juga muncul dari Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana. Ia turut mengomentari diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 yang membuka izin investasi industri minuman keras atau miras.

Dalam keterangannya, ia menyoroti Wakil Presiden RI, Maruf Amin, dalam proses diterbitkannya Perpres yang melegalkan miras ini.

“Miras dilegalkan. Pukulan banget buat Kyai Maaruf nih,” cuit Cipta Panca melalui akun Twitter pribadinya @panca66. 

Untuk diketahui, sebelum menjadi wakil presiden, Maruf Amin sempat menjabat sebagai Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kyai NU itu hingga saat ini belum mengeluarkan tanggapan apapun terkait dengan dibukanya izin untuk produksi miras secara terbuka di wilayah tertentu di Indonesia.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Perpres tersebut pada 2 Februari 2021 lalu.

Dengan adanya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 ini, pemerintah memberikan izin untuk memproduksi dan memperjualbelikan minuman beralkohol ini secara terbuka dengan syarat tertentu.

“Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat,” demikian isi dari Pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 10 Tahun 2021.

Beberapa daerah yang diizinkan untuk membuka industri miras dicantumkan dalam Lampiran III Perpres tersebut.

“Persyaratan, untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat,” tulis lampiran III tersebut.

Dengan adanya Perpres ini, maka jual beli miras pun telah diizinkan, namun tetap dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam daftar 44 dan 45 Lampiran III.

“Bidang usaha perdagangan eceran minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus. Bidang perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus,” demikian isi lampiran III pada daftar 44 dan 45.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto