Netral English Netral Mandarin
15:48wib
Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa pernah menjadi korban dugaan penipuan oleh anak bungsu Akidi Tio, Heriyanty. Pesawat Kepresidenan ganti warna cat dari biru langit menjadi merah putih. Pergantiam cat itu menuai pro kontra.
IPW: PGI Jangan Mau Diperalat Novel Baswedan Cs

Minggu, 30-Mei-2021 17:41

Ketua Presidium IPW Neta S Pane
Foto : Fajar
Ketua Presidium IPW Neta S Pane
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Indonesia Police Watch (IPW) mengingatkan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan lembaga-lembaga lainnya agar jangan mau diperalat oleh penyidik KPK Novel Baswedan dan pegawai KPK lainnya yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

IPW mengingatkan hal itu karena persoalan Novel Baswedan cs dinilai sebagai masalah pekerjaan, bukan soal politik, apalagi persoalan agama.

Hal tersebut disampaikan IPW setelah Novel cs menyambangi Ketua Umum PGI Gomar Gultom di kantor PGI, Salemba, Jakarta, Jumat (28/5/2021). Mereka datang untuk menyampaikan polemik TWK pegawai KPK yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah itu."PGI atau organisasi manapun jangan mau dimanuver dan diperalat oleh Novel Baswedan cs. Sebab persoalan Novel dengan KPK bukanlah persoalan politik, apalagi persoalan agama. PGI perlu mengingat hal ini," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/5/2021).

"Ind Police Watch menilai, persoalan Novel Cs adalah konflik pekerja, yakni antara pemberi gaji (pemerintah) dengan penerima gaji (Novel Cs)," sambungnya.

Neta mengatakan, dengan dibentuknya Wadah Pegawai (WP) di KPK oleh Novel Cs semakin mengukuhkan bahwa keberadaan Novel cs di KPK adalah pegawai alias pekerja (buruh) yang segala masalahnya sebagai pekerja atau buruh harus berkordinasi dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Serikat Pekerja Indonesia (SPI).

Begitu juga, ungkap Neta, mengenai perselisihannya sebagai pekerja yang memiliki serikat pekerja atau serikat buruh atau wadah pegawai dalam satu perusahaan harus mengacu kepada UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan lainnya, seperti pembayaran pesangon bisa segera tercapai.

Hal tersebut, lanjut Neta, dikarenakan Indonesia hanya mengenal Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang tergabung dalam Korpri dan pegawai swasta (buruh) yang tergabung dalam SPI.

"Jadi sangat salah kaprah jika Ombudsman dan Komnas HAM mau diperalat dan diseret-seret Novel cs dalam masalahnya. Lebih salah kaprah lagi jika PGI sebagai lembaga gereja mau diseret- seret Novel Cs," ujarnya.

"Dengan adanya WP di KPK, lembaga yang mereka buat inilah yang harusnya membangun komunikasi ke SPI dan Depnaker. Ini sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," papar Neta.

Karenanya, Neta mengingatkan PGI serta lembaga atau organisasi lainnya yang mau diseret-seret Novel cs bahwa kewajiban tes TWK bagi calon ASN adalah syarat mutlak.

"IPW mengingatkan PGI dan organisasi yang mau diseret seret Novel cs bahwa kewajiban tes TWK Kebangsaan bagi calon ASN adalah syarat mutlak. Bagaimana pun seluruh ASN harus patuh dan berorientasi pada Wawasan Kebangsaan Pancasila agar ASN tidak dilumuri kelompok-kelompok radikal, apalagi kelompok Taliban.

Sehingga, tambah Neta, keputusan pimpinan KPK yang mewajibkan pegawainya mengikuti TWK sudah sangat tepat dan sesuai statment Presiden.

"Bagi yang tidak lulus harus berjiwa besar segera keluar dari KPK. Sebab KPK bukanlah milik pribadi Novel yang bisa dijadikannya sebagai kerajaan milik pribadinya. Jangan sampai terjadi penilaian bahwa KPK adalah Novel dan Novel adalah KPK," tegasnya.

Lebih jauh, IPW berkeyakinan masih banyak orang yang lebih hebat dari Novel di dalam internal KPK, namun selama ini diframing seolah-olah prestasi yang dicapai KPK adalah hasil kerja Novel.

"Namun gegara framing terhadap Novel begitu dihebohebokan sehingga semua prestasi yang dicapai KPK selama ini, seolah-olah adalah hasil kerja pribadi Novel Baswedan seorang mantan Komisaris Polisi," terangnya.

"Kesan ini yang harus dibersihkan. Seluruh anak bangsa harus menyadari KPK adalah milik bangsa Indonesia dan bukan milik pribadi Novel Baswedan," pungkas Neta. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli