Netral English Netral Mandarin
20:00wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Istilah Kebijakan Penanganan Covid-19 Dinilai Gagal, Pemerintah Didesak Implementasikan UU Karantina Kesehatan

Sabtu, 24-Juli-2021 07:40

penyekat saat penerapan PPKM Darurat
Foto : TMC Polda Metro
penyekat saat penerapan PPKM Darurat
18

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah menyarankan agar pemerintah menghentikan penggunaan berbagai macam istilah yang ketentuannya terbukti gagal menekan penularan Covid-19, dan mulai mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Pemerintah harus melakukan koreksi besar-besaran dalam hal penanganan pandemi Covid-19, karena kebijakan-kebijakan yang selama ini diterapkan, baik yang dinamai PSBB, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro, dan PPKM Darurat, terbukti tidak dapat menekan laju penularan Covid-19, dan malah menimbulkan resistensi yang makin marak atas kebijakan yang diterapkan,” kata Amir di Jakarta, Jumat (23/7/2021).

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini mengingatkan bahwa istilah-istilah itu tidak diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, dan juga tidak ada undang-undangnya, sehingga tidak memiliki landasan yang kuat untuk diterapkan, selain mencerminkan kuatnya arogansi kekuasaan.

"Kalau sejak awal pemerintah mengimplementasikan UU Kekarantinaan Kesehatan, mungkin penanganan pandemi Corona bisa lebih baik, meskipun risikonya pemerintah harus menanggung kebutuhan rakyat selama lockdown diberlakukan sebagaimana diatur pada pasal 52 ayat (1)," ujarnya.

Pasal 52 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan menyatakan: "Selama penyelenggaraan karantina rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam karantina rumah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat".

Amir juga menyoroti salah satu alasan kegagalan kebijakan-kebijakan pemerintah menekan laju penularan angka Covid, yakni masih banyaknya warga negara yang tidak percaya kalau pandemi Covid-19 adalah ril. Apalagi karena saat melakukan kunjungan ke Maumere, NTT, pada Februari 2021, terjadi pelanggaran protokol kesehatan oleh Presiden Jokowi, karena kala itu Presiden dikerubungi ribuan orang, dan orang-orang itu saling rapat, tidak menjaga jarak.

"Pemerintah harus jelaskan ke publik Covid-19 ini apa? Kalau memang ril, jelaskan apakah virus yang menjadi penyebabnya adalah virus alami atau hasil rekayasa. Kalau hasil rekayasa, jelaskan upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengkonter rekayasa itu," katanya.

Amir sendiri mengaku percaya bahwa Covid-19 merupakan virus hasil rekayasa sebagaimana dikatakan mantan Menkes Siti Fadilla Supari, dan adanya virus ini sekaligus menandakan kalau perang asimetris sesungguhnya tengah berlangsung, dan pihak yang patut dicuriga sebagai pengobar perang ini adalah China, karena pandemi Covid-19 berasal dari sana.

Indikasi kalau pandemi Covid-19 merupakan senjata biologis dalam rangka perang asimetris, jelas Amir, karena intelijen bermain dalam pandemi ini.

Ia mencontohkan kasus Vaksin Nusantara yang kesulitan untuk mendapat izin resmi untuk digunakan, sementara di sisi lain vaksin Sinovac dari China meski baru melalui tahap uji klinis kedua, sudah digunakan secara luas di Indonesia.

Menurut Amir, kalau pemerintah tidak dapat mengatasi perang ini, Indonesia bisa babak belur, bahkan hancur.

"Karenanya penting bagi pemerintah untuk mengoreksi besar-besaran kebijakannya saat ini, dan hentikan penggunaan istilah-istilah yang tidak diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan," pungkasnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani