3
Netral English Netral Mandarin
10:36 wib
Jumlah korban meninggal akibat Covid-19 di Italia sudah melampaui 100 ribu orang. Kondisi itu membuat Italia menjadi salah satu negara yang mencatatkan rekor kematian tertinggi. Politisi Partai Demokrat (PD) versi kongres luar biasa (KLB) Max Sopacua membantah informasi yang menyebut pihaknya menjanjikan imbalan Rp100 juta untuk para kader partai yang bersedia menghadiri KLB
Isu Kudeta Demokrat, RG: Kita Menunggu Jokowi Respon Kerumitan Politik

Rabu, 03-Februari-2021 14:35

Pengamat Politik Rocky Gerung
Foto : Istimewa
Pengamat Politik Rocky Gerung
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung (RG) komentari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait adanya isu kudeta di Partai Demokrat. Menurutnya saat ini rakyat sedang menunggu tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon kerumitan politik yang tengah terjadi. 

Menurut Rocky, keadaan menunjukkan adanya kehati-hatian dari Istana untuk memberikan komentar atas keterangan pers AHY. Hal ini terjadi karena berbagai pernyataan tentu akan menyangkut banyak pihak. 

Harapan Rocky, skandal ini dalam skala apapun harus dibuka karena Indonesia sudah berjanji untuk menghasilkan demokrasi yang betul-betul bermutu. Sehingga publik sebetulnya tidak lagi menunggu apa yang akan diucapkan oleh Partai Demokrat.

"Karena Demokrat sudah lengkap seluruh pembuktiannya, justru menunggu Presiden Jokowi mengucapkan sesuatu karena kerumitan politik kita," kata Rocky, dikutip dari pernyataan di kanal Youtubenya, Rabu (3/2/2021).

Menurut Rocky, kadang kala seolah Presiden tidak tahu akan isu kudeta yang terjadi. Tetapi masyarakat tahu bahwa KSP Moeldoko bereaksi begitu cepat menanggapi isu kudeta, hingga meminta tidak melibatkan Presiden Jokowi.

"Artinya sebaliknya, psikologinya tahu bahwa Presiden tahu keadaan ini dan publik menuntut, apa artinya "jangan melibatkan Presiden"," tegas Rocky.

Sepemahaman Rocky, KSP adalah kantor yang merawat isu publik dan kepentingan Presiden. Maka dari itu isu kudeta tidak bisa dilepas dari kekuasaan di Istana.

"Kalau ada kehati-hatian itu memang mungkin terjadi kerumitan untuk memutuskan apakah Presiden harus memberikan klarifikasi surat dari akhir atau cukup juru bicara," tegas dia.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Nazaruli