3
Netral English Netral Mandarin
18:41 wib
Timnas Indonesia U-23 akan berhadapan dengan Bali United dalam laga uji coba yang akan berlangsung hari ini. Pemerintah masih menganggap persoalan di tubuh Partai Demokrat yang berujung pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang merupakan persoalan internal partai.
Isu Kudeta Demokrat, Rustam: Kalau AHY Tak Sebut Nama Maka Itu Isinuasi, Caper dan Baper

Rabu, 03-Februari-2021 18:40

Pengamat Politik Rustam Ibrahim.
Foto : Twitter
Pengamat Politik Rustam Ibrahim.
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerhati politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengomentari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Rustam menyoroti pernyataan AHY yang menuding gerakan itu melibatkan pejabat pemerintahan di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun AHY tidak secara gamblang menyebut nama pejabat yang dimaksud.

Menurut Rustam, pernyataan terbuka AHY tanpa menyebutkan nama itu menunjukan bahwa secara tidak langsung AHY menuduh pihak istana, atau caper (cari perhatian) dan baper (bawa perasaan).

"Seharusnya AHY menyebutkan nama utusan itu dan nama-nama pejabat lingkaran istana yang terlibat dan menganalisis/menyimpulkan kaitannya dengan Presiden Jokowi, baru ngomong ke publik. Kalau tidak insinuasi namanya. Atau caper dan baper," tulis Rustam di akun Twitter-nya, dikutip netralnews.com, Rabu (3/2/2021).

Selain itu, Rustam juga menyoroti langkah AHY berkirim surat ke Presiden Jokowi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi terkait isu keterlibatan pejabat istana dalam upaya mengkudeta kepemimpinan Partai Demokrat.

"Ngapain juga Jokowi harus beri konfirmasi dan klarifikasi?" sentil Rustam Ibrahim.

Sebelumnya, AHY menyebut ada gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Menurutnya, upaya 'mengkudeta' kepemimpinan PD ini dilakukan secara sistematis oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yakni pejabat pemerintahan di lingkaran dekat Presiden Jokowi.

AHY mengungkapkan, ada lima orang pelaku dibalik gerakan ini, yakni 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

Bahkan, putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyebut bahwa berdasarkan informasi yang diterima, gerakan itu sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi persnya, Senin (1/2/2021).

Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyebut bahwa berdasarkan informasi yang diterima, gerakan itu sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Karenanya, AHY mengaku telah mengirimkan surat secara resmikepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita itu.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," jelas AHY.

Dalam konferensi persnya, AHY tidak menyebut nama orang-orang yang diduga terlibat dalam upaya pengambilan paksa kepemimpinan partai berlambang bintang mercy itu.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani