3
Netral English Netral Mandarin
11:13 wib
Partai Demokrat memecat sejumlah kader yang dianggap terlibat dan mendukung gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai atau kudeta. Pertumbuhan jumlah orang kaya raya atau crazy rich di Indonesia diproyeksi bakal melampaui China seiring dengan proses distribusi vaksin Covid-19 dilakukan.
Isu Kudeta di Demokrat, Aktivis 98: AHY Sedang Playing Victim, Pura-pura Terzalimi

Selasa, 02-Februari-2021 23:15

Aktivis Barikade 98 Aznil Tan.
Foto : Facebook Aznil Tan
Aktivis Barikade 98 Aznil Tan.
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Aktivis Barikade 98 Aznil Tan mengatakan, tidak ada untungnya bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong orang sekitarnya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat (PD).

Karenanya, ia mengingatkan Partai Demokrat untuk tidak menyeret nama Presiden Jokowi dalam isu soal adanya upaya kudeta kepemimpinan Demokrat lewat jalur Kongres Luar Biasa (KLB). 

Hal tersebut disampaikan Aznil mengomentari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kursi kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. AHY menyebut gerakan itu melibatkan pejabat pemerintahan di lingkaran dekat Presiden Jokowi.

"Tidak adanya untungnya buat Jokowi mau dorong orang sekitarnya mau ambil Demokrat. Malah Jokowi rugi karena tidak ada balance of power. Jokowi komit dengan demokrasi," ujar Aznil kepada wartawan, Selasa (2/2/2021).

Lebih lanjut, salah satu tokoh relawan pemenangan Jokowi-Ma'ruf ini menilai bahwa AHY sedang memainkan playing victim dengan menghembuskan isu adanya upaya kudeta kepemimpinan PD.

"Politik playing victim masih jadi pola oleh politikus. Berpura-pura terzholimi oleh penguasa agar publik merasa iba dan lalu muncul dukungan. Jangan tiru bapaknya lah!," ujar Aznil.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut bahwa ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Menurutnya, upaya kudeta kepemimpinan PD itu dilakukan secara sistematis oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yakni pejabat pemerintahan di lingkaran dekat Presiden Jokowi.

AHY mengungkapkan, gerakan tersebut dilakukan oleh lima orang pelaku, yang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, gerakan itu sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Karenanya, AHY mengaku telah mengirimkan surat secara resmikepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita itu.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," jelas AHY.

Terkait hal itu, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief blak-blakan menuding Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai orang dekat Presiden Jokowi yang ingin mengambil alih kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.

“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,” tulis Andi Arief di akun Twitternya, Senin (1/2/2021).

Andi Arief juga menjelaskan alasan AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi karena Moeldoko mengklaim mendapat restu dari Jokowi dalam hal ini.

“Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” cuit @Andiarief_. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati