Netral English Netral Mandarin
01:32wib
Pemerintah Indonesia kritik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang luput menyoroti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara maju. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Sabtu (25/9/2021) dini hari.
Jasa Cetak Kartu Vaksin Bermunculan, Pengamat Salahkan Pemerintah

Selasa, 17-Agustus-2021 11:30

Pengamat, Amir Hamzah
Foto : Istimewa
Pengamat, Amir Hamzah
21

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Rencana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang akan merazia jasa cetak kartu vaksin mendapat sorotan.

Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah mengatakan, langkah pemerintah bakal merazia jasa cetak kartu vaksin dinilai tak perlu, jika sejak awal pemerintah tak memaksakan masyarakat agar divaksinasi Covid-19.

Menurut Amir, munculnya jasa cetak kartu vaksin merupakan kesalahan pemerintah yang terlalu memaksakan rakyatnya untuk divaksin. Terlebih, Badan Kesehatan Dunia (WHO) melarang negara untuk menghukum warga yang tidak mau di vaksin.

"Masalah ini muncul karena kebijakan pemerintah itu sendiri. Dari awal pemerintahan memaksakan rakyatnya untuk vaksin, maka gak heran belakangan banyak muncul Jasa cetak kartu vaksin," kata Amir Hamzah, Senin (16/8/2021).

Dibalik kebijakan yang memaksa itu, Amir meyakini adanya kelompok-kelompok yang 'bermain' dan berbisnis.

Menurutnya, munculnya jasa percetakan vaksin tersebut juga dapat terjadi karena adanya pembatasan aktivitas bagi masyarakat yang belum divaksin. Sehingga muncul bagaimana mendapatkan kartu vaksin secara instan.

Saat ditanya apakah perlu pembentukan lembaga yang khusus mengatur percetakan kartu vaksin ? Menurutnya hal tersebut tak perlu dilakukan, hanya saja regulasi yang harus dirubah.

Salahsatunya, terang dia, tak mengharuskan masyarakat divaksinasi, serta hilangkan aturan larangan kegiatan publik bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19.

"Tak perlu (lembaga), lagian apa yang mau dibentuk? Hanya saja regulasinya yang harus dirubah. Jangan paksa warga divaksin, serta larangan kegiatan bagi masyarakat yang belum divaksin," ujar Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) itu.

Sebelumnya, untuk mencegah kebocoran data pribadi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi Covid 19, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memblokir jasa cetak kartu vaksin COVID-19 di e-commerce atau lokapasar.

Bekerja sama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), kemendag bakal melakukan merazia jasa percetakan kartu Vaksin.

"Masyarakat sebagai konsumen harus memperhatikan bahwa data pribadi merupakan milik pribadi yang penggunaannya harus didasarkan kepada persetujuan. Penyerahan tautan pesan singkat yang disampaikan oleh masyarakat yang diterima setelah dilakukan vaksinasi COVID-19 dapat dianggap sebagai persetujuan penggunaan data pribadi," ujar Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Veri Anggrijono dalam keterangan tertulis dikutip kemarin.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP