3
Netral English Netral Mandarin
01:06 wib
Tercatat sebanyak 21,5 juta orang lansia akan mengikuti program vaksinasi Covid-19. Ada dua mekanisme vaksinasi Covid-19 pada lansia. BMKG memperingatkan sejumlah daerah di Jawa Barat yang berpotensi banjir atau banjir bandang dengan status siaga dan waspada mulai 24-25 Februari 2021.
Jawab JK Soal Kritik, Elit PKPI: Caranya Pak JK ke Dokter Atau Panggil Guru Les...

Senin, 15-Februari-2021 06:41

Teddy Gusnaidi, Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI).
Foto : Youtube Teddy Gusnaidi
Teddy Gusnaidi, Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI).
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi ikut menjawab pertanyaan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) tentang bagaimana caranya publik bisa mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi.

"Kata @Pak_JK, bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Mudah.. caranya Pak JK buat janji dengan dokter untuk memeriksa ingatannya, atau panggil guru les ke rumah, untuk mengajari beliau membedakan mana kritik dan mana fitnah," tulis Teddy di akun Twitternya, Minggu (14/2/2021).

Sebelumnya, Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah. Jusuf Kalla mempertanyakan bagaimana caranya agar masyarakat bisa mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla saat hadir sebagai narasumber dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI yang digelar secara virtual dan disiarkan di kanal YouTube PKS TV, Jumat (12/2/2021).

"Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan 'silakan kritik pemerintah'. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Ini tentu menjadi bagian daripada upaya kita semua," kata Jusuf Kalla.

“Dan PKS sebagai partai yang berdiri dalam barisan oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi keseimbangan dan kontrol di pemerintahan. Tanpa kontrol terhadap pemerintah, maka demokrasi tidak berjalan," jelasnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan HP