Netral English Netral Mandarin
15:21wib
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 optimistis target capaian program vaksinasi virus corona di Indonesia akan rampung sesuai target awal pemerintah yakni pada Desember 2021. Kasus COVID-19 meningkat drastis selama seminggu terakhir. Rumah sakit hingga Wisma Atlet melaporkan bed occupancy rate yang terus meningkat.
Jika Sepekan Ini Kasus 75 Pegawai KPK Tak Jelas dan Petinggi Tak Diproses, Tak Disangka Mardani Bilang Begini

Kamis, 20-Mei-2021 14:24

Mardani Ali Sera
Foto : Fajar.co
Mardani Ali Sera
7

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus PKS, Mardani Ali Sera tak disangka mengemukakan peringatan keras jika dalam sepekan ini, status 75 pegawai KPK tak jelas dan 5 petinggi KPK tak diproses.

“Jika dalam sepekan ini pembatan surat penon-aktifan 75 pegawai KPK tidak dilaksanakan berati semua arahan Presiden dan pendapat para pengamat tidak didengar. Ini kejadian luar biasa & patut kita kawal,” kata Mardani Ali Sera, Kamis 20 Mei 2021.

“Pernyataan pak @jokowi jelas & tidak multitafsir @KPK_RI @kempanrb @BKNgoid. Hrs lsg ditindaklanjuti agar KPK bs sgr normal & bekerja. Jgn sampai hanya dianggap angin lalu. Diantara 75 nama itu byk yg punya integritas & komitmen dlm pemberantasan korupsi, publik menunggu aksinya,” imbuhnya.

Ia kemudian mengajak publik untuk menjaga jangan sampai ada pelemahan terhadap KPK. Karena menurutnya, akan selalu ada serangan balik dari pelaku korupsi kepada institusi yg istiqomah memberantas korupsi.

“Terkait dilaporkannya 5 pimpinan @KPK_RI yg dilakukan 75 pegawai yang tak lolos TWK, semua laporan mesti diproses. Karena itu bagian dr akuntabilitas dan pertanggung jawaban publik. Apalagi laporan untuk kasus #SkandalNasionalKPK. Ini masalah besar dan super serius,” tegas Mardani.

Untuk diketahui, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko sebelumnya menyinggung soal sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). 

Sujanarko menilai seharusnya pimpinan KPK segera mengambil sikap usai keluarnya pernyataan Jokowi.

"Kepala negara kan sudah memberikan statement, sudah memutuskan. Mau apa lagi yang digoreng-goreng? Mau apa lagi yang dimasak-masak? Apakah mau melawan presiden?" kata Sujanarko di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/5/2021).

Sujanarko menilai seharusnya tidak ada lagi yang perlu 'digoreng' pimpinan KPK usai adanya pernyataan Jokowi yang menolak penonaktifan 75 pegawai KPK. Ia menyebut masalah ini sebenarnya bisa cepat diselesaikan apabila pimpinan KPK punya niat baik dalam pemberantasan korupsi.

"Sebetulnya kalau semuanya punya niat baik, semua pihak punya niat baik, maka proses ini bisa diselesaikan tidak sampai rekomendasi. Jadi kira-kira proses ini bisa diselesaikan hari ini atau besok atau minggu depan supaya republik ini tidak selalu gaduh," ungkapnya.

Laporan mengenai dugaan maladministrasi yang dilakukan pimpinan KPK terkait TWK telah dilaporkan ke Ombudsman RI. Sujanarko berharap Ombudsman secepatnya bisa menindaklanjuti laporan tersebut.

"Dengan kewenangan Ombudsman kita harapkan Ombudsman bisa menyelesaikan kasus ini dengan secepat-cepatnya. Konteksnya adalah agar negeri ini tidak gaduh dengan hal-hal remeh-temeh seperti itu. Kira-kira publik lah yang kita pentingkan daripada kasus-kasus semacam ini," ucapnya dinukil detik.com.

Sebelumnya, 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK melaporkan seluruh pimpinan KPK ke Ombudsman RI. Para pimpinan itu dilaporkan karena diduga melakukan maladministrasi. Sujanarko menyampaikan setidaknya ada enam indikasi maladministrasi yang dilakukan pimpinan KPK.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Nazaruli