Netral English Netral Mandarin
21:27wib
Relawan Sahabat Ganjar kembali melakukan deklarasi mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden 2024. Penembakan seorang ustad bernama Armand alias Alex di depan rumahnya Jalan Nean Saba, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang hingga kini masih menjadi misteri.
Jika Tak Bisa Penjarakan Pelaku Pelecehan Seksual di KPI, Denny Siregar: Jangan Menganggap Polisi Dibayar

Senin, 13-September-2021 08:19

Ilustrasi Sentra Visum
Foto : Lima Pagi
Ilustrasi Sentra Visum
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Denny Siregar mengingatkan publik terkait kasus perundungan yang dilakukan oleh anggota  KPI.  

Menurutnya, jika nanti  para pelaku tak bisa dijerat hukum dan tak bisa dipenjarakan maka jangan kaget apalagi kemudian menuduh polisi dibayar oleh pelaku. 

Berikut penjelasan lengkap Denny Siregar yang diunggah di akun FB-nya, Senin 13 September 2021.

BELAJAR HUKUM SAMBIL NGOPI..

Lagi iseng, pengen nulis..

Kebetulan ada yang nanya, "Bang, bisa gak orang2 KPI yang melakukan pelecehan seksual itu dipenjarakan ?"

Nah, ini pertanyaan bagus. Biar kita ngerti hukum. Gua bukan pakar hukum sih, tapi setidaknya karena disomasi berkali-kali jadi paham dikit-dikitlah.. 

Sering gua sebutkan, memasukkan orang ke penjara itu gak gampang. Semua harus berdasarkan hukum yang berlaku, karena hukum tidak terikat dengan tekanan media "trial by press" ataupun tekanan massa "trial by mass". 

Jadi, meskipun di media sering diprogandakan supaya seseorang di penjara, atau ada demo ratusan orang di depan kantor polisi supaya seseorang itu di penjara, polisi tetap berpegang pada hukum.

Untuk bisa menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak, itu diperlukan minimal 2 alat bukti. Kalau gak memenuhi ini, sudah pasti gak bisa dihukum, meskipun media dan massa sudah menghakimi dia.

Kalau kita ambil kasus KPI ini, ya jelas orang-orang KPI yang dituduh sudah melecehkan seseorang itu, sulit banget untuk dinyatakan bersalah. 

Kenapa ? Ya, karena kejadiannya sudah lama banget, 6 tahun lalu kalo gak salah dan baru dilaporkan baru-baru aja. Sulit banget cari bukti dan saksi 6 tahun lalu. 

Lalu, apa dong dasar hukum polisi untuk memenjarakan orang yang dituduh sudah melakukan pelecehan seksual itu? Gak ada kan? 

Kalo polisi memaksakan seseorang dihukum, tanpa ada dasar hukum yang kuat berdasarkan 2 alat bukti tadi, wah polisi bisa melanggar HAM.

Kecewa? Ya pasti. Tapi hukum tidak berdasarkan perasaan seseorang. Hukum harus punya dasar. Jadi kita mau gak senang dgn seseorang, selama tidak ada dasar hukum yg kuat utk membuktikan dia bersalah, orang itu pasti bebas. 

Ini harus kita pahami sama-sama. Jadi kalo misalnya nanti polisi tidak bisa memenjarakan anggota KPI yang dituduh melecehkan secara seksual itu, jangan dianggap mereka dibayar. 

Ya, itu kenyataan pahit yang harus kita telan semua.

Yang bisa kita lakukan hanyalah sanksi sosial. Itu sudah maksimal. Hanya sanksi sosial ini juga bermasalah, karena toh seseorang yang kita anggap bersalah itu belum tentu salah. Siapa tahu kita yang salah, sudah menuduhnya yang bukan-bukan.

Jadi, saya tidak membela seseorang meskipun dia sudah disanksi masyarakat sudah melakukan kejahatan. Selama hukum tidak terbukti, maka orang yg dituduh tetap tidak bisa dikategorikan sudah melakukan kejahatan.

Paham kan, brother ? Hati-hati jalannya, miring-miring gitu ntar masuk got lagi.

Seruput kopinya dulu

Denny Siregar

Dibebastugaskan

Kasus pelecehan seksual dan perundungan di kantor Komisi Penyisran Indonesia (KPI) terus berlanjut.

Masyarakat hingga saat ini menunggu kebar kejelasan ataupun tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib maupun dati pihak KPI sendiri.

Sikap dari KPI masih ditunggu, menyusul bebebarap hari yang lalu siap untuk melakukan pengusutan kasus tersebuit.

Pengusutan sudah dilakukan oleh KPI dengan memintai keterangan yang terlibat dalam kasus tersebut.

Selain itu, KPI Pusat menerbitkan pernyataan tertulis melalui laman resminya yang menyatakan bahwa pihaknya menindaklanjuti dugaan kasus pelecehan seksual dan perundungan (bullying), sebagai berikut :

1. Mendorong penyelesaian jalur hukum atas permasalahan dugaan kasus pelecehan seksual dan perundungan (bullying) yang terjadi di lingkungan kerja KPI Pusat.

2. Mendukung penuh seluruh proses hukum dan akan terbuka atas informasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan kasus ini.

3. Melakukan pendampingan hukum terhadap terduga korban serta menyiapkan pendampingan psikologis sebagai upaya pemulihan terduga korban.

4. Telah melakukan investigasi internal dengan meminta keterangan dan penjelasan dari pihak terduga pelaku.

5. Membebastugaskan terduga pelaku dari segala kegiatan KPI Pusat dalam rangka memudahkan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap terduga korban kekerasan seksual dan perundungan oleh rekan kerjanya di KPI Pusat.

Juga Komnas HAM berharap jangan sampai kembali dirundung akibat kesulitan mencari alat bukti terhadap kasus yang menimpanya.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait pencarian alat bukti untuk menguatkan laporan korban berinisial MS tersebut.

Hal ini mengingat perundungan dan kekerasan yang dialami MS telah terjadi beberapa tahun lalu.

"Kita akan meminta keterangan terlebih dahulu seperti apa dan kita akan koordinasi seperti apa, supaya korban juga tidak menjadi korban untuk kedua kalinya," kata Beka Ulung Hapsara seperti dinukil Pikiran Rakyat.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sulha Handayani