Netral English Netral Mandarin
banner paskah
05:23wib
Polisi menduga kelompok kriminal bersenjata (KKB) membakar sejumlah fasilitas umum di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, lantaran sempat dijadikan sebagai Posko Komando Taktis alias Pos Kotis. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
JK Pertanyakan Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipolisikan, Muannas Sentil Begini...

Sabtu, 13-Februari-2021 15:05

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Muannas Alaidid
Foto : Istimewa
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Muannas Alaidid
19

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Muannas Alaidid mengomentari pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. 

Melalui akun Twitternya, Muannas menjawab pertanyaan JK itu dengan kalimat bernada satire. Ia memberitahu JK cara agar semua orang bebas melakukan apapun tanpa diproses hukum, termasuk bagi orang yang pura-pura bingung membedakan soal kritik dengan berita bohong dan kebencian SARA.

"Caranya jangan pakai konstitusi @Pak_JK, kemudian hapus Pasal 3 ayat 1 UUD45 sebutan Indonesia negara hukum, agar setiap orang nanti bebas melakukan apapun termasuk berpura-pura ‘bingung’ membedakan mana berita bohong & kebencian SARA dengan apa itu kritik sehat yang mencerahkan," tulis @muannas_alaidid, Sabtu (13/2/2021).

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah. JK mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi.

"Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Seperti yang disampaikan Pak Kwik (Kian Gie), dan sebagainya," ujar JK dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR secara virtual  yang disiarkan di kanal YouTube PKS TV, Jumat (12/2/2021).

Menurut JK, demokrasi tak bisa menghilangkan kritik, check and balance amat diperlukan. Sehingga, keberadaan partai oposisi dalam hal ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi.

“PKS sebagai partai yang berdiri sebagai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi keseimbangan dan kontrol di pemerintahan. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati