Netral English Netral Mandarin
banner paskah
01:23wib
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyetujui penggunaan izin darurat (emergency use authorization/EUA) vaksin Covid-19 Sinopharm dengan efikasi 78,1 persen. Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa mudik Lebaran 2021, baik itu jarak jauh maupun jarak dekat, tetap ditiadakan.
Sindiran Keras! Jokowi Bentuk Satgas Hak Tagih BLBI, Mardani: Gunakan yang Sudah Ada, Jangan Terkesan Gimik

Sabtu, 10-April-2021 17:00

Mardani Ali Sera
Foto : Fajar.co
Mardani Ali Sera
7

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus PKS Mardani Ali Sera menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo terkait pembentukan Satgas Hak Tagih BLBI. Menurutnya, lebih baik gunakan penegak hukum yang sudah ada, jangan terkesan gimik.

“Penagihan aset jelas penting, tp hal tsb mestinya sudah bisa dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum (Kejaksaan). Gunakan yang sudah ada, jangan sampai terkesan gimik,” kata Mardani Ali Sera, Sabtu (10/4/21).

“Lalu jika bertujuan memperbaiki kerugian keuangan negara, mekanisme seperti apa harus diperjelas,” lanjut Mardani.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 tahun 2021 yang ditetapkan pada 6 April 2021.

Dalam pasal 3 keppres tersebut disebutkan bahwa satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI.

Adapun, Satgas tersebut bertugas sampai 31 Desember 2023. 

"Ketua Satgas melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada pengarah sesuai dengan kebutuhan dan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan selaku pengarah paling sedikit 1 kali setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan," demikian disebutkan dalam beleid tersebut.

Sementara di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan SP3 alias Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret nama taipan, Sjamsul Nursalim.

"Hari ini kami menghentikan penyidikan tersangka SN dan ISN," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Kamis (1/4/2021).

Lembaga antikorupsi beralasan SP3 atas kasus Sjamsul Nursalim dilakukan untuk memberikan kepastian hukum. Apalagi, salah satu terdakwa kasus yang sama yakni Syafruddin Temenggung, telah lolos dari jerat hukum di tingkat Mahkamah Agung (MA).

Sjamsul Nursalim adalah salah satu tersangka kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia adalah pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), salah satu obligor BLBI.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto