Netral English Netral Mandarin
06:56wib
DPR mengusulkan agar pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau semi lockdown saat akhir pekan dan hari libur. PPATK menyatakan ada 80 hasil analisis transaksi keuangan yang mencurigakan dan mengalami kebocoran terkait penggunaan dana otonomi khusus dan APBD di Papua.
Jokowi Ingin UU ITE Direvisi, Tokoh PA 212: Rezim Ini Sudah Panik

Jumat, 19-Februari-2021 21:15

Presiden Jokowi minta ke DPR revisi UU ITE.
Foto : Setpres
Presiden Jokowi minta ke DPR revisi UU ITE.
23

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wasekjen Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin berpendapat, wacana pemerintah merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan bentuk kepanikan rezim Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, pemerintah panik karena rakyat sudah mengetahui bagaimana rezim ini berupaya membungkam para pengkritik.

"Saya rasa rezim ini sudah panik atas reaksi insan medsos yang ada saat ini yang kebenaran sudah sampai kepada rakyat Indonesia," kata Novel kepada netralnews.com, Jumat (19/2/2021).

Karenanya, lanjut Novel, pemerintah menggulirkan wacana merevisi UU ITE dan membangun opini seolah-olah pemerintah tidak anti-kritik.

"Dan ternyata memang rezim ini sudah jelas zolimnya dan keberpihakannya sampai-sampai mencoba membangun opini bahwa rezim ini siap menerima kritik bahkan sampai ingin merevisi atau selektif menerapkan UU ITE," ujarnya.

Lebih jauh, Novel menilai, wacana merevisi UU ITE hanya akan menjadi isu basi kalau para tahanan politik atau pihak-pihak yang dikriminalisasi dengan UU ITE tidak dibebaskan.

"Namun sudah basi sepertinya kalau tidak direalisasikan dengan membebaskan para ulama dan aktivis serta tokoh dari penjara yang bersebrangan dengan rezim dari jerat kriminalisasi saat ini," tutup Novel.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajaran Polri untuk berhati-hati dalam menyikapi dan menerima laporan dugaan pelanggaran UU ITE. Presiden mengingatkan adanya pasal-pasal dalam UU ITE yang bisa diterjemahkan secara multitafsir.

"Belakangan ini sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya," tulis Presiden di akun Twitternya, @jokowi, Selasa (16/2/2021).

"Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati," sambungnya.

Presiden menjelaskan, semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, lanjutnya, jika penerapan UU ITE menimbulkan rasa tidak adil, maka UU tersebut perlu direvisi.

"Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," pungkasnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani