Netral English Netral Mandarin
01:33wib
Pemerintah Indonesia kritik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang luput menyoroti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara maju. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Sabtu (25/9/2021) dini hari.
Jokowi Izinkan Rektor UI Rangkap Jabatan, Mardani: Harus Dikecam dan Digugat

Kamis, 22-Juli-2021 08:01

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
Foto : Istimewa
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
20

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) yang memperbolehkan rektor UI rangkap jabatan.

Menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, aturan tersebut merupakan bentuk transaksi kekuasaan sehingga harus dikecam dan digugat.

“PP yang membolehkan selain direksi, menurut saya, satu transaksi kekuasaan yang harus dikecam dan digugat,” tulis Mardani di akun Twitter-nya, Rabu (21/07/2021).

Mardani menilai, revisi PP tersebut sangat menyedikan, karena membuat sebuah institusi tunduk pada kepentingan pribadi.

"Ini sangat menyedihkan. Institusi harus tunduk pada kepentingan pribadi," kataKetua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu.

"Mengurus @univ_indonesia yang besar dan jadi tumpuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa saja sudah amanah besar, perlu waktu sepenuhnya. Begitu juga mengurus BUMN dan BUMD dll," jelas Mardani.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengizinkan Rektor UI Ari Kuncoro rangkap jabatan menjadi wakil komisaris utama bank salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal tersebut berlaku setelah pemerintah menerbitkan PP Nomor 75/2021 tentang Statuta UI yang diteken Jokowi pada 2 Juli 2021. Dengan demikian peraturan sebelumnya yakni PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI yang melarang rektor rangkap jabatan, tidak lagi berlaku per tanggal tersebut.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli