Netral English Netral Mandarin
01:08wib
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mewacanakan mengganti maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Pelita Air milik PT Pertamina (Persero). Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar unjuk rasa mengevaluasi 2 tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Kamis (28/10).
Jokowi Setuju Pengangkatan eks Pegawai KPK oleh Kapolri, Lieus: Telat, Itu Cuma Lips Service

Minggu, 03-Oktober-2021 19:00

Lieus Sungkarisma
Foto : Istimewa
Lieus Sungkarisma
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan telah menyetujui rencana Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.

Mengomentari hal tersebut, Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma berpendapat bahwa rencana Kapolri dan sikap Presiden Jokowi itu sudah terlambat dan cuma lips service.

“Itu tindakan telat dan cuma lips service. Kalau presiden memang menaruh perhatian pada nasib ke-57 pegawai KPK itu, seharusnya dari awal beliau turun tangan atas masalah ini dengan menganulir mekanisme TWK yang terkesan dibuat-buat hanya untuk menyingkirkan ke 57 orang itu dari KPK,” kata Lieus dalam keterangannya, Sabtu (2/10/2021).

Lieus juga menilai bahwa rencana merekrut eks pegawai KPK menjadi ASN Polri itu juga menyalahi logika dan akal sehat. “Bagaimana mungkin orang tidak lulus TWK, mau direkrut jadi pegawai Polri yang justru menjadikan TWK sebagai syarat utama untuk menjadi pegawai di institusinya?” ujarnya.

Karena itu, Lieus menegaskan, baik rencana Kapolri maupun persetujuan presiden Jokowi atas upaya rekrutmen eks pegawai KPK itu sebagai tindakan penyelamatan yang telat. “Cuma lips service aja itu,” tandasnya.

Menurut Lieus, jika Presiden Jokowi memang mau menyelamatkan KPK dan meningkatkan kinerja lembaga anti korupsi itu, maka seharusnya Presiden langsung bertindak ketika salah seorang penyidik KPK yang dinyatakan tak lolos TWK,  yakni Harun Al Rasyid, menyatakan jika diaktifkan kembali dia bisa dalam waktu singkat menangkap tersangka kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, Harun Masiku yang jadi buronan.

“Seharusnya Presiden Jokowi saat itu juga memerintahkan pimpinan KPK untuk mengaktifkan kembali Harun Al Rasyid sebagai pegawai KPK untuk membuktikan janjinya menangkap Harun Masiku. Tapi justru hak itulah yang tidak digunakan Jokowi sebagai presiden,” tegas Lieus.

Lebih jauh, Lieus mengaku setuju apabila para pegawai eks KPK menolak tawaran menjadi ASN Polri atau pegawai BUMN. Ia pun mendukung para mantan pegawai KPK itu membentuk organisasi sendiri seperti yang beberapa hari lalu dideklarasikan, yakni institusi antikorupsi bernama Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute.

“Saya setuju dengan gagasan itu. Sebab itu lebih realistis dan bisa lebih bekerja secara independen dalam memberantas korupsi di negeri ini,” pungkas Lieus Sungkharisma.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P