Netral English Netral Mandarin
04:19wib
Aparat dari satuan TNI dan Polri akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan tracing (pelacakan) Covid-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang kembali diperpanjang. Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
JPU Sebut Rizieq Tak Jaga Sopan Santun di Persidangan, Musni: Itu Pernyataan Ngawur, HRS Sangat Sopan

Jumat, 21-Mei-2021 05:21

Sosiolog Musni Umar
Foto : Istimewa
Sosiolog Musni Umar
19

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Terdakwa kasus kerumunan di Petamburan, Habib Rizieq Shihab (HRS), dituntut pidana penjara selama dua tahun oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Jaksa menilai Rizieq terbukti bersalah menghasut masyarakat untuk datang ke acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya di Petamburan pada 14 November 2020 lalu sehingga terjadi kerumunan yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Mengomentari itu, Sosiolog Musni Umar menyoroti hal-hal yang memberatkan tuntutan terhadap Habib Rizieq sebagaimana disampaikan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (17/5/2021).

Pertama, Musni mengulas soal pertimbangan jaksa bahwa perbuatan terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta mengakibatkan keresahan masyarakat.

Menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan Habib Rizieq mengganggu ketertiban umum saat acara di Petamburan.

"Tuduhan tersebut tidak ada buktinya dan tidak bisa dibuktikan di persidangan, bahwa HRS mengganggu ketertiban umum dan menciptakan keresahan masyarakat," kata Musni dalam tulisannya yang diunggah di akun Twitternya, seperti dilihat netralnews.com, Kamis (20/5/2021).

"Dalam persidangan yang diikuti publik melalui media dan fakta dipersidangan, Jaksa tidak bisa membuktikan bahwa HRS telah menciptakan gangguan ketertiban umum. Mereka yang datang di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan begitu pula di Megamendung, sangat damai, tidak ada huru-hara, keributan apalagi konflik," ujarnya.

Kedua, soal Habib Rizieq yang dinilai jaksa tidak menjaga sopan santun dan berbelit- belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Musni menyebut bahwa pernyataan itu 'ngawur' karena menurutnya eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu sangat sopan.

"Pernyataan itu 'ngawur'. Itu penilaian yang subyektif. Menurut saya justru sebaliknya, HRS sangat sopan. Sewaktu saya jadi saksi ahli di PN Jakarta Timur, saya menyaksikan bahwa HRS sangat menjaga sopan santun. HRS selalu menyebut yang mulia, ketika mau berbicara," tulis Musni.

"HRS sangat tegas dan membantah keras atas saksi ahli yang diajukan jaksa dengan argumentasi yang bernas kalau ada saksi yang dihadapkan jaksa, dalam kesaksianya ngawur seperti saksi ahli bahasa, tetapi ngelantur diluar bidang keahliannya," imbuhnya.

Kemudian, mengenai perbuatan terdakwa yang tidak mendukung pemerintah dalam percepatan pencegahan Covid-19 bahkan memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat.

Menurut Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) ini, apa yang disampaikan jaksa itu mengada-ada karena Habib Rizieq disebutnya sangat mendukung perlawanan dan pencegahan Covid-19.

"Tuntutan Jaksa tersebut mengada-ada. HRS dalam banyak hal tidak sependapat dengan pemerintah, tetapi dalam masalah Covid, HRS sangat mendukung perlawanan dan pencegahan Covid-19," ungkapnya.

Kalaupun benar tuntutan jaksa bahwa HRS tidak mendukung pemerintah dalam percepatan pencegahan Covid-19, lanjut Musni, maka siapapun yang tidak mendukung pemerintah dalam melawan Covid-19 tidak boleh dihukum, kecuali kalau mengganggu ketertiban umum.

"Fakta menunjukkan HRS mendukung perlawanan terhadap Covid -19, dan sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa HRS telah memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat," papar Musni.

"Pasca peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan dan ramainya massa yang berkumpul di Megamendung, tidak ada klaster Covid-19 di di Petamburan maupun di Megamendung," jelasnya.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati