Netral English Netral Mandarin
22:34wib
Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Arif Rahman mengatakan pihaknya tidak pernah didatangi oleh Kapolda atau Kapolres yang baru dilantik di daerah. Baca artikel CNN In Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria memastikan tidak akan menghadiri kegiatan Reuni 212.
Kadang di Saat Tak Ada Apa-Apa, Muncul Kebijakan Aneh, DS: Pak Presiden, Resah nih Kita

Senin, 25-Oktober-2021 06:04

Presiden Joko Widodo dan Denny Siregar
Foto : Kolase Tribunews
Presiden Joko Widodo dan Denny Siregar
17

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Denny Siregar mengritik keras pemberlakuan syarat PCR untuk penerbangan. Ia kemudian membuat catatan dan meminta Presiden Joko Widodo meninjau kebijakan tersebut. 

Berikut catatan lengkap Denny Siregar:

TEST PCR, MAINAN MAFIA ??

Saya juga gak paham alasan pemerintah kembali berlakukan test PCR untuk naik pesawat..

Harga test PCR itu sekitar Rp 400 ribuan, hampir sama dengan harga tiket pesawat dari Jakarta ke Jogja. 

Disaat ekonomi sedang merangkak pulih, industri penerbangan butuh penumpang untuk menyehatkan diri, tiba-tiba - entah ada angin apa - pemerintah kembali memberlakukan test PCR yang hanya berlaku 2 hari aja.

Ada sih dengan PCR ini ?? Seberapa pentingnya tes PCR ? Kalau pemerintah mau berlakukan tes PCR ya ga usah tanggung-tanggung, sekalian yang mau masuk mall, masuk bioskop, wajibkan tes PCR biar bangkrut sekalian. Jadi jangan hanya wajib untuk naik pesawat aja.

Akhirnya benar, beredar isu kalau dibalik semua ini ada "mafia kesehatan" yang bermain untuk menghabiskan stok tes PCR yang numpuk di gudang. Ini akibat pemerintah gak punya alasan yang tepat untuk tiba-tiba paksakan lagi orang harus tes PCR, disaat pandemi sudah melandai.

Mending pemerintah tetap batasi penumpang pesawat sampai 70 persen. Gak usah dinaikkan jadi 100 persen tapi wajib PCR. 

Selama ini pake swab antigen yang lebih murah, sekitar Rp 99 ribu saja, masyarakat sudah oke kok. Jangan lagi ketika mereka sudah mau aktivitas, tiba-tiba dipaksa pake PCR. 

Emang vaksin 2 kali gak cukup apa ??

Kadang disaat ga ada apa-apa, muncul aja kebijakan aneh. Gak betah apa ya masyarakat udah tenang ?

Pak Presiden Joko Widodo resah nih kita. Mau seruput kopi kok pahit jadinya..

Gak jadi ah..

Denny Siregar

Puan Juga Mengritik

Ketua DPR Puan Maharani heran terhadap keputusan pemerintah menetapkan hasil negatif Corona tes PCR maksimal 2x24 menjadi jadi syarat naik pesawat. Dia menyebut rakyat bingung terhadap aturan itu.

"Beberapa hari ini banyak masyarakat bersuara karena bingung dengan aturan baru PCR sebagai syarat semua penerbangan ini. Masyarakat mempertanyakan kenapa dalam kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin membaik, tapi justru tes perjalanan semakin ketat," kata Puan seperti dilansir detik.com, Kamis (21/10/2021).

Puan mempertanyakan mengapa dulu tes antigen diizinkan sebagai syarat naik pesawat, padahal kasus Corona lebih tinggi dibanding sekarang. Dia meminta pemerintah memberi penjelasan detail.

"Kenapa dulu ketika COVID-19 belum selandai sekarang, justru tes antigen dibolehkan sebagai syarat penerbangan. Kalau sekarang harus PCR karena hati-hati, apakah berarti waktu antigen dibolehkan, kita sedang tidak atau kurang hati-hati? Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seperti ini harus dijelaskan terang benderang oleh pemerintah," ujar Puan.

Menurut Puan, tes PCR seharusnya hanya digunakan untuk pemeriksaan bagi suspek Corona. Dia mengatakan fasilitas kesehatan di Indonesia belum merata.

"Masyarakat juga bertanya-tanya mengapa PCR dijadikan metode screening, padahal PCR ini alat untuk diagnosis COVID-19 dan perlu diingat, tidak semua daerah seperti di Jakarta atau kota-kota besar, yang tes PCR bisa cepat keluar hasilnya," sebut Puan.

"Di daerah belum tentu hasil tes PCR bisa selesai dalam 7x24 jam, maka kurang tepat ketika aturan tes PCR bagi perjalanan udara berlaku untuk 2x24 jam," lanjutnya.

Dia meminta pemerintah mendengarkan keluhan masyarakat. Puan mengatakan kebijakan ini tidak merata karena perjalanan dengan moda transportasi lain bisa menunjukkan hasil tes antigen.

"Tapi di aturan terbaru, syarat perjalanan bagi transportasi darat, laut, dan kereta api masih tetap memperbolehkan tes antigen 1x24 jam. Kebijakan yang tidak merata dan terkesan ada diskriminasi, harus di-clear-kan pemerintah," ujar Puan.

Puan juga menyoroti rencana pemerintah mengizinkan pesawat mengangkut penumpang dengan kapasitas penuh. Hal itu, menurutnya, tidak sejalan dengan alasan diberlakukannya PCR.

"Tentu ini semakin membingungkan masyarakat. Ketika tes PCR dikatakan menjadi upaya menekan penyebaran COVID-19 di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat, namun kapasitas penumpang pesawat semakin diperbesar," ucap Puan.

Dia meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat. Puan berharap pemerintah memprioritaskan program vaksinasi dan pelacakan kontak erat kasus Corona.

"Pemerintah harus bisa menjawab semua pertanyaan yang muncul dari masyarakat," ujarnya.

"Integrasikan program vaksinasi dan aplikasi tracing PeduliLindungi dengan tes COVID. Kemudian perbanyak sosialisasi dan komunikasi publik yang lebih intens mengenai aturan dan protokol kesehatan agar tidak menimbulkan kebingungan masyarakat," lanjut Puan.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Nazaruli

Berita Terkait

Berita Rekomendasi