Netral English Netral Mandarin
19:06 wib
Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang dilaporkan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per Minggu (17/1) pukul 12.00 WIB bertambah 11.287. Ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu meraih gelar juara turnamen Yonex Thailand Open 2021 setelah menyingkirkan pasangan tuan rumah.
Kader PDIP Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin, TZ: Akankah Dibully Buzzers dan Dituduh Tidak Nasionalis?

Rabu, 13-January-2021 20:25

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia MUI, Tengku Zulkarnain
Foto : Istimewa
Mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia MUI, Tengku Zulkarnain
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Tokoh oposisi Tengku Zulkarnain ikut menyoroti komentar kader PDIP Ribka Tjiptaning yang sangat lantang menolak divaksinasi Covid-19.

Menurut Ribka, ia lebih baik membayar denda seluruh keluarganya ketimbang harus disuntik vaksin buatan Sinovac dari Cina. Pemaksaan vaksin, kata Ribka, adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Tengku Zul pun ikut menyoroti masalah ini. Ia malah balik bertanya, apakah dengan penolakan oleh kader partai pendukung pemerintah ini, Ribka akan dituduh tidak nasionalis dan dibuly para buzzer?



“Kader PDIP, Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Covud-19.

Akankah dia dibully Buzzers dan Projo?

Dituduh tdk Nasionalis..?” tulis Tengku Zul di akun Twitternya, Rabu (13/1/2021).

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning secara tegas menolak untuk divaksin Covid-19. Pernyataan itu sangat bertolak belakang dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menjadi orang yang disuntik vaksin Sinovac, Rabu (13/1/2021) besok.

Daripada divaksin, ia lebih memilih untuk membayar denda bagi penolak vaksin.

Ribka mengatakan kalau ia tidak mau divaksin apapun itu jenisnya. Bahkan ia lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin. Hal tersebut disampaikan Ribka di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pihak BPOM dan PT Bio Farma.

"Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap, misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek," kata Ribka dalam Raker dan RDP di Komisi IX, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1/2021).

Alasan Ribka menolaknya ialah karena mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman melihat sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia namun malah memperburuk keadaan.

"Saya ngomong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," tuturnya.

Ribka pun kembali menegaskan kalau ia bakal menolak untuk menerima vaksin. Kalau misalkan ia dipaksa maka menurutnya hal tersebut sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM.

"Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM. Enggak boleh maksa begitu," ungkapnya.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sesmawati