3
Netral English Netral Mandarin
19:11 wib
Partai Demokrat memecat sejumlah kader yang dianggap terlibat dan mendukung gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai atau kudeta. Pertumbuhan jumlah orang kaya raya atau crazy rich di Indonesia diproyeksi bakal melampaui China seiring dengan proses distribusi vaksin Covid-19 dilakukan.
Kaget Dengar Siswi Nonmuslim di Padang Dipaksa Berjilbab, AR: Segera Selesaikan Kasus Ini

Sabtu, 23-January-2021 19:50

Anggota DPR asal Sumatera Barat Andre Rosiade
Foto :
Anggota DPR asal Sumatera Barat Andre Rosiade
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota DPR asal Sumatera Barat Andre Rosiade mengaku kaget setelah mendapat informasi ada siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang dipaksa memakai jilbab.

"Saya kaget saat membaca di media sosial (medsos). Apalagi banyak juga netizen yang me-mention saya di Instagram dan Twitter," kata Andre dalam keterangannya, Jumat (22/1/2021).

Andre mengatakan, jika informasi tersebut benar adanya maka sangat disayangkan karena kejadian seperti itu bisa menjadi sebuah pelanggaran.

"Tentunya ini tidak boleh terjadi dan bisa saja menjadi pelanggaran yang tidak patut terjadi di sekolah, apalagi di Ranah Minang," ujar Ketua DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Lebih lanjut, Andre mengungkapkan,warga Sumbar atau Minangkabau yang mayoritas beragama Islam sangat toleran dan menghargai keyakinan agama lain, bahkan semua pemeluk agama bisa hidup berdampingan satu sama lain.

"Kami melihat ini sudah viral dan menjadi polemik di Sumbar dan juga Indonesia umumnya. Saya sebagai anggota DPR RI asal Sumbar meminta Pemprov, khususnya Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri segera menyelesaikan kasus ini, karena SMK di bawah kewenangan provinsi," lanjutnya.

Andre berharap ada penyelesaian agar masalah tersebut tidak menjadi bola liar yang merugikan Sumbar. Ia berharap Pemprov Sumbar bertindak cepat.

Menurutnya, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan dengan memanggil kepala sekolah dan semua pihak yang terlibat, maka akan sangat merugikan Sumbar.

"Ini sudah viral, tapi tidak baik untuk Sumbar. Malah merugikan sekali," pungkas alumni SMAN 2 Padang ini.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial video adu argumen antara orang tua murid dari salah satu siswi nonmuslim dengan seorang guru di SMKN 2 Padang mengenai aturan berpakaian di sekolah tersebut. 

Dalam video itu, pria berinisial EH yang merupakan orangtua murid itu mempertanyakan alasan sekolah negeri membuat aturan mewajibkan berjilbab termasuk bagi siswi nonmuslim. 

"Bagaimana rasanya kalau anak Bapak dipaksa ikut aturan yayasan. Kalau yayasan tidak apa, ini kan negeri," kata EH.

“Ini agama saya. Kalau memakai jilbab, seakan-akan membohongi identitas agama saya, Pak,” ujarnya. 

Sementara itu, pihak sekolah menyebutkan bahwa penggunaan jilbab bagi siswi merupakan aturan sekolah.

Video tersebut diunggah di akun Facebook EH. Ia juga memposting surat pernyataan yang ditandatangani dia dan putrinya yang menolak berjilbab. 

Dalam surat tertanggal (21/1/2021) itu ada 2 poin pernyataan EH dan putrinya. Pertama, tidak bersedia memakai kerudung seperti yang telah digariskan oleh peraturan sekolah. Kedua, bersedia untuk melanjutkan masalah ini dan menunggu keputusan dari pejabat yang lebih berwenang. 

Menyikapi masalah itu, Dinas Pendidikan Sumbar menurunkan tim investigasi ke SMKN 2 Padang. Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri, mengatakan jika nanti tim menemukan penyimpangan yang tak sesuai dengan aturan, maka pihaknya akan memproses pihak sekolah.

"Kalau ada aturan, praktik, tindakan di luar ketentuan, saya akan mengambil sikap tegas. Kami sudah menurunkan tim ke sekolah. Tim sedang bekerja mengambil data dan informasi. Nasib kepala sekolah (SMKN 2 Padang) bergantung dari hasil investigasi," ucap Adib.

Atas kejadian itu, Adib mengatakan pihaknya akan memeriksa SMA/SMK seluruh Sumbar untuk melihat ada atau tidak aturan seperti itu (aturan yang mewajibkan siswi nonmuslim berpakaian muslim). Jika ditemukan ada sekolah yang menerapkan aturan itu, pihaknya akan meminta penyelenggara sekolah tersebut untuk merevisi aturan yang dimaksud. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli