Netral English Netral Mandarin
20:56wib
Tersangka kasus dugaan penistaan agama, Yahya Waloni menyampaikan permintaan maaf kepada publik, khususnya kalangan Nasrani. Para peneliti menemukan sebuah parasit malaria yang kebal obat di Uganda.
Kajari Didampingi Mensos Ungkap Penyalahgunaan Dana PKH di Tangerang

Selasa, 03-Agustus-2021 09:50

Kajari Kabupaten Tangerang, Bahrudin didampingi Mensos Tri Rismaharini mengungkap modus penyalahgunaan dana PKH Kementerian Sosial
Foto : Martina Rosa
Kajari Kabupaten Tangerang, Bahrudin didampingi Mensos Tri Rismaharini mengungkap modus penyalahgunaan dana PKH Kementerian Sosial
9

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tangerang, Bahrudin didampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap modus penyalahgunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) di Tangerang yang totalnya capai miliaran. 

Kajari Bahrudin diminta Mensos Risma menjelaskan apa yang sudah ditemukan di lapangan. Selain itu disampaikan pula penanganan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait penyalahgunaan tersebut. 

Dijelaskan Bahrudin, bantuan PKH merupakan Bantuan Sosial (Bansos) yang ditujukan kepada masyarakat tidak mampu, dalam kasus ini di Kabupaten Tangerang. Pihaknya telah melakukan penyidikan di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang atas penyalahgunaan dana Bansos PKH. 

“Yang kita telah lakukan saat ini, kita telah menetapkan dua tersangka penyalaghunaan dana PKH yang mana dilakukan oleh pendamping sosial. Disamping itu ada perkara lanjutan yang masih kita laksakan. Masih ada delapan pendamping sosial,” ujar Bahrudin di Kantor Kemensos, Selasa (3/8/2021). 

Bahrudin paparkan, di Kecaamatan Tigaraksa terdapat 12 kecamatan, 12 desa dan dua kelurahan. Pihaknya lantas menetapkan tersangka kepada pendamping sosial yang melakukan pendampingan dari empat desa di Tigaraksa. 

“Adapun kerugian, uang adalah yang tidak disalurkan untuk empat desa, sekitar Rp 800 Juta yang diambil atau disalahgunakan oleh dua tersangka. Estimasi kerugian uang tidak disalurkan dalam Bansos PKH 2018 dan 2019 uncuk Kecamatan Tigaraksa itu sekitar Rp 3,5 Miliar. Itu estimasi uang yang tidak disalurkan ke penerima PKH,” jelas dia. 

Modus yang pertama, kedua pendamping sosial meminta Kartu ATM kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kartu ATM selanjutnya digesek oleh sang pendamping sosial dan diambil sejumlah uang, untuk selanjutnya diserahkan kepada KPM. 

“Yang digesek, diserahkan ke KPM tidak sesuai dengan yang dia (pendamping sosial) gesek. Ada selisih. Memang selisih ada Rp 50 Ribu, Rp 100 Ribu, tetapi kalau dijumlah dengan KPM lain itu jumlahnya fantastis,” ungkap Bahrudin. 

Diakui Bahrudin, di situasi Pandemi Covid-19 ada banyak Bansos yang diberikan kepada masyarakat di daerah-daerah tidak mampu. Dia harap, penyelenggara bisa bisa melakukan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan fungsinya. Pihaknya pun tidak akan segan menindak tegas kasus Bansos yang disalahgunakan. 

Pada kesempatan yang sama, Mensos Risma tegaskan bahwa Kemensos telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menangani kasus tersebut. Selain itu Mensos Risma juga tegaskan bahwa para pendamping sosial sebetulnya sudah menerima gaji, sehingga tidak ada alasan dilakukan pemotongan dana Bansos. 

“Sebetulnya para pendamping ini sudah digaji. Artinya, tidak ada alasan potongan apapun,” tegas Mensos Risma. 

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Wahyu Praditya P