3
Netral English Netral Mandarin
13:38 wib
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dalam sejumlah proyek infrastruktur lainnya di Sulsel. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan program vaksinasi mandiri atau gotong royong tidak ditujukan untuk komersil.
Kapal China Kepergok di Perairan Indonesia, Legislator PKS Geram: Tenggelamkan!

Jumat, 15-January-2021 19:05

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta
Foto : Istimewa
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Badan Keamanan Laut (Bakamla) dilaporkan mencegat kapal survei berbendera China di perairan Indonesia, pada Rabu (13/1/2021) malam. Kejadian itu bermula dari adanya laporan keberadaan kapal mencurigakan yang berlayar di wilayah Selat Sunda.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengaku geram dengan lemahnya sistem keamanan laut Indonesia.

Pasalnya, Sukamta menyebut kejadian seperti ini terus berulang termasuk beberapa kali ditemukan penyusupan seaglider asing oleh nelayan, menunjukkan pemerintah tidak serius menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

"Untung ada banyak kapal yang sedang terlibat pencarian korban jatuhnya pesawat  SJ-182, sehingga ada yang melihat pergerakan kapal survei China dan melaporkan ke Bakamla. Kapal China ini juga diketahui mematikan Automatic Identification System (AIS) sebanyak 3 kai saat masuk wilayah Indonesia. Ini kan mencurigakan," kata Sukamta dalam keterangannya, Jumat (15/1/2021).

Sukamta mengatakan, semestinya pemerintah bertindak tegas terhadap pihak manapun yang main selundup ke wilayah Indonesia. "Jangan hanya digiring dan diawasi, jika perlu ambil langkah seperti Bu Susi Pudjiastuti terhadap kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia, tenggelamkan!" tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta Menkopolhukam dan Menhan segera mengambil tindakan yang tegas dan terukur terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal survei China yang mematikan sistem lacak otomatisnya tersebut.

"Dalih pihak kapal survei China menggunakan Hak Lintas Alur Kepulauan sesuai dengan UNCLOS jangan serta merta diterima. Pihak Bakamla mestinya mencegat dan menahan pihak kapal, untuk diinterogasi. Bisa saja saat mereka mematikan sistem lacak otomatisnya mereka melakukan kegiatan mata-mata atau tindak kejahatan lainnya seperti penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia. Jadi aneh kalau kapal yang jelas melanggar tidak ditahan," paparnya.

Legislator asal Yogyakarta ini juga berharap pemerintah segera membenahi sistem keamana laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia seharusnya memiliki armada laut terkuat di dunia.

"Cita-citanya harus seperti itu, punya kekuatan dan teknologi yang tangguh untuk menjaga kedaulatan laut kita. Kalau masih lemah seperti saat ini akan mudah disusupi bahkan dieksplotisasi sumber daya laut kita oleh pihak asing. Saya berharap pembenahan soal ini jadi prioritas pemerintah," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli