Netral English Netral Mandarin
05:04wib
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memprediksi, puncak gelombang Covid-19 varian Omicron akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 202. Pemerintah mengakui kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan akibat transmisi lokal varian Omicron dalam sepekan terakhir.
Kasus Asabri, ICW: Hukuman Mati Bukan Jenis Pemidanaan Ideal bagi Pelaku Korupsi

Rabu, 08-December-2021 16:40

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhan
Foto : Istimewa
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhan
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengkritik jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung yang menuntut pidana hukuman mati kepada terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero), Presiden Direktur PT Trada Alam Minerba Heru Hidayat.

Menurutnya, hukuman mati bukan merupakan jenis pemidanaan yang ideal bagi pelaku korupsi. "ICW beranggapan hukuman mati bukan merupakan jenis pemidanaan yang ideal bagi pelaku korupsi,” kata Kurnia kepada wartawan, Rabu (8/12/2021).

Kurnia mengatakan, hingga saat ini belum ada literatur ilmiah yang bisa membuktikan bahwa hukuman mati dapat menurunkan angka korupsi di suatu negara.

Justru, ungkapnya, negara-negara yang menempati posisi puncak dalam Indeks Persepsi Korupsi atau dianggap paling bersih dari praktik korupsi, tidak memberlakukan hukuman mati.

“Bagi ICW, hukuman ideal bagi pelaku korupsi adalah kombinasi antara pemenjaraan badan dengan perampasan aset hasil kejahatan atau sederhananya dapat diartikan pemiskinan. Sayangnya, dua jenis hukuman itu masih gagal diterapkan maksimal," ujarnya.

"Dalam catatan ICW, rata-rata hukuman koruptor hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Begitu pula pemulihan kerugian keuangan negara yang sangat rendah,” jelas Kurnia.

Tak hanya itu, Kurnia menyebut perbaikan mendasar untuk menunjang kerja penegak hukum agar bisa menghukum maksimal pelaku korupsi juga enggan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR. Ia mencontohkan soal RUU Perampasan Aset dan revisi UU Tipikor yang tidak diproses secara serius oleh pembuat undang-undang.

“Dua regulasi itu selalu menjadi tunggakan, bahkan perkembangan terbaru juga tidak dimasukkan dalam daftar prolegnas prioritas 2022,” terangnya.

Lebih lanjut, Kurnia menemukan keanehan dalam tuntutan-tuntutan yang dilakukan JPU Kejagung. Dia mencontohkan, dalam perkara Jiwasraya dan Asabri, Kejagung menuntut terdakwa dengan hukuman pidana sangat tinggi, sementara dalam kasus Pinangki, Kejagung malah menuntut dengan hukuman sangat rendah.

“Di luar itu, ICW cukup kaget dengan sikap Jaksa Agung, kenapa perkara-perkara seperti Jiwasraya dan Asabri tuntutannya sangat tinggi, sedangkan terhadap Pinangki yang notabene berprofesi sebagai penegak hukum, melakukan banyak kejahatan, dan bekerjasama dengan buronan, malah sangat rendah,” pungkas Kurnia.

Sebelumnya, JPU Kejagung menuntut hukuman mati terhadap terdakwa dugaan korupsi pada PT Asabri, Heru Hidayat. Jaksa meyakini Heru terbukti bersama- sama sejumlah pihak lainnya telah melakukan korupsi dalam pengelolaan dana Asabri yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 22,78 triliun.

"Menyatakan terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan primer dan kedua primer, menghukum terdakwa Heru Hidayat dengan pidana mati," kata JPU Kejaksaan Agung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (6/12/2021).

Selain dituntut hukuman mati, Heru Hidayat juga diwajibkan membayar pidana pengganti sebesar Rp12,643 triliun.

"Membebankan terdakwa dengan biaya pengganti sebesar Rp12,643 triliun dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut," ujar jaksa.

Jaksa menilai Heru terbukti melakukan perbuatan dalam dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menanggapi tuntutan jaksa, kuasa hukum Heru Hidayat, Kresna Hutauruk, menilai bahwa tuntutan mati terhadap kliennya berlebihan dan menyalahi aturan.

Pasalnya, Kresna menyebut, dalam surat dakwaan Heru Hidayat, jaksa tidak menyertakan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang mengatur terkait ancaman hukuman mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dalam UU Tipikor.

"Dalam Dakwaannya JPU mendakwa Heru Hidayat dengan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 3 dan 4 UU TPPU. Sehingga bagaimana mungkin JPU menuntut Heru Hidayat di luar pasal yang ada di dakwaan," kata Kresna dalam keterangannya, Senin (6/12/2021).

"Tuntutan di luar dakwaan ini kan jelas tidak sesuai aturan, berlebihan, dan di luar wewenang JPU atau bisa dianggap abuse of power," tegasnya.

Apalagi, ungkap Kresna, penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor mengatur sejumlah syarat atau keadaan tertentu yang memungkinkan ancaman hukum mati, yakni ketika negara dalam keadaan bencana alam, krisis moneter, dan pengulangan tindak pidana.

Menurut Kresna, kondisi tertentu yang diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor tidak terjadi dalam perkara Heru Hidayat.

“Di mana dalam perkara Heru Hidayat, syarat dan kondisi tersebut tidak ada. Dari awal surat dakwaan tentunya JPU sudah menyadari tidak mungkin menerapkan pasal 2 ayat (2) ini kepada Heru Hidayat, makanya JPU tidak menyertakan Pasal 2 ayat (2) UU tipikor ke dalam dakwaannya, kenapa sekarang tiba-tiba dalam tuntutannya malah menuntut mati,” jelas Kresna.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P

Berita Terkait

Berita Rekomendasi