Netral English Netral Mandarin
01:32wib
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Kasus Donasi Rp 2 Triliun Akidi Tio Harus Dibuat Terang Benderang, Benar Kendala Teknis atau Menipu?

Rabu, 04-Agustus-2021 06:55

Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad
Foto : Istimewa
Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad
22

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad mengatakan, kasus sumbangan Rp2 Triliun keluarga Akidi Tio yang menghebohkan masyarakat harus dibuat terang benderang. Sebab, belum ada kejelasan mengenai kasus tersebut.

"Kasus ini harus diperjelas sampai terang benderang. Apa maksud sumbangan tersebut, apakah memang ingin menipu atau ada kendala teknis soal pencairan," ujar Suparji dalam keterangan persnya, Selasa (3/8/2021).

Kalau memang menipu, kata Suparji, maka polisi perlu mengungkap apa alasan keluarga Akidi Tio melakukan penipuan.

Namun, lanjutnya, jika uang tersebut belum bisa dicairkan karena kendala teknis, maka perlu juga diperjelas kendala apa yang dialami. Ia menegaskan, pemeriksaan kasus ini harus menyeluruh.

Suparji menjelaskan, apabila keluarga Akidi Tio sengaja menyebar berita bohong untuk menimbulkan keonaran maka bisa dikenakan pasal 14 atau 15 UU No 1 Tahun 1946.

Menurutnya, dugaan penipuan atau penyebaran berita bohong cukup bukti untuk memenuhi unsur pada pasal tersebut.

"Akan tetapi dilemanya adalah tak cuma pihak yang ingin menyumbang saja, akan tetapi juga pihak lain yang  turut serta dalam sumbangan tersebut" jelasnya.

"Artinya subyek hukumnya nanti bisa meluas. Ini menjadi tantangan dalam pengungkapan," sambung akademisi Universitas Al-Azhar ini.

Oleh sebab itu, Suparji berharap kasus ini selesai dengan tuntas dan tidak menyisakan polemik lebih jauh. Kepada masyarakat, ia berharap agar menghormati proses hukum.

"Masyarakat sebaiknya menunggu bagaimana langkah polisi selanjutnya. Jangan pula terburu-buru dalam membuat asumsi dan jauhi berpolemik yang kontraproduktif," pungkasnya.

Diketahui, kasus tersebut bermula dari keluarga Akidi Tio yang diwakili putri bungsunya, Heriyanti, mendatangi Mapolda Sumsel dan menyerahkan bantuan Rp2 triliun secara simbolis kepada Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri pada Senin (26/7/2021).

Penyerahan bantuan yang rencananya diperuntukkan untuk penanganan pandemi Covid-19 itu disaksikan langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru beserta para pejabat tinggi lainnya, baik dari instansi kepolisian, TNI, maupun lingkup pemerintah provinsi.

Setelah sepekan berlalu, publik dihebohkan dengan ramainya pemberitaan bahwa sumbangan Rp2 triliun diduga bohong alias hoaks. Bahkan narasi negara kena prank keluarga Akidi Tio menggema di media sosial.

Heriyanti pun sempat diberitakan ditangkap pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan soal sumbangan Rp2 triliun itu.

Belakangan, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi membantah kabar soal penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Heriyanti.

Menurut Supriadi, Heriyanti mendatangiPolda Sumsel karena diundang untuk diminta menjelaskan mengenai dana Rp 2 triliun yang belum juga cair.

Dijelaskannya, saat penyerahan sumbangan secara simbolis pekan lalu, dana Rp 2 triliun itu direncanakan cair pada Senin (2/8/2021) dengan menggunakan bilyet giro Bank Mandiri pukul 14.00 WIB. 

Namun sampai waktu yang ditentukan, uang tersebut belum bisa dicairkan dengan alasan ada kendala teknis, sehingga Polda Sumsel mengundang Heriyanti guna mengklarifikasi mengenai persoalan tersebut.

"Tidak ada prank. Pada hari ini, ibu Heriyanti kita undang ke Polda. Perlu digarisbawahi, kita undang bukan kita tangkap, kita undang untuk datang ke Polda untuk memberikan klarifikasi terkait penyerahan dana Rp 2 triliun melalui bilyet giro," kata Supriadi, Senin (2/8/2021).

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati