Netral English Netral Mandarin
07:57wib
Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) mengaku sudah menyelesaikan 24 masalah yang tertunda ke Badan Anti Doping Dunia (WADA). Pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 booster pada masyarakat.
Kasus LNG Pertamina, Pakar Hukum Apresiasi Sinergitas Kejagung-KPK

Jumat, 08-Oktober-2021 19:20

Pengamat, Suparji Ahmad
Foto : Istimewa
Pengamat, Suparji Ahmad
5

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad menekankan pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam menangani korupsi. Dalam hal ini adalah antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam menyelesaikan perkara korupsi tentu sngat baik karena dapat saling mengisi. Yang terpenting adalah tujuan dari kedua lembaga tersebut sama, yakni ingin Indonesia bersih dari korupsi," kata Suparji dalam keterangan pers, Jumat (8/10/2021).

Hal tersebut disampaikan Suparji mengomentari adanya koordinasi antara Kejaksaan dan KPK dalam penanganan kasus dugaan korupsi pembelian gas alam cair atau 'liquefield natural gas' (LNG) di PT. Pertamina (Persero).

KPK dan Kejagung sebelumnya sama-sama menyelidiki kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina, namun kini Kejagung mempersilahkan KPK menangani perkara itu.

"Kejaksaan mempersilahkan KPK menangani perkara tersebut.Hal ini satu langkah yang tepat agar tidak ada double penanganan kasus. Hal ini juga sebagai bentuk intregalisasi penegakan hukum dalam perkara korupsi dan upaya menghindari ego sektoral," ujarnya.

Suparji berharap, budaya semacam ini bisa dibudayakan. Ketika lembaga sudah tidak memiliki ego sektoral dan fokus pada tujuan lembaga, maka muncul harmonisasi penegakan hukum.

"Saya kira akan sangat ciamik jika antar lembaga ini saling mengisi dan berkolaborasi demi terciptanya penegakan hukum yang maksimal. Idealnya, penegakan hukum memang harus ada sinergi dan menghindari kepentingan pribadi," terangnya.

Pada sisi lain, lanjut Suparji, KPK harus menunjukkan kinerjanya yang progresif dalam menangani perkara tersebut sehingga tidak menimbulkan kritik dari publik. "Penyelesaiannya harus menyeluruh baik dari segi kerugian negara maupun pihak-pihak yang terkait kasus ini," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, pihaknya menyerahkan penyidikan perkara dugaan indikasi fraud dan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengelolaan LNG Portofolio di Pertamina kepada KPK.

"Kejaksaan Agung RI mempersilahkan dan tidak keberatan untuk selanjutnya KPK dapat melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud," kata Leonard dalam keterangan tertulis, Selasa (5/10/2021).

Leonard menjelaskan, dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina awalnya ditangani oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penyelidikan telah dimulai sejak 22 Maret 2021 lalu. Saat ini tim penyelidik telah selesai melakukan penyelidikan untuk selanjutnya dinaikkan ke tahap penyidikan.

Namun setelah berkoordinasi dengan KPK, diketahui bahwa penyidik KPK juga tengah melakukan penyidikan terhadap kasus yang sama. Atas dasar itu, ia mengatakan kasus pun diserahkan ke KPK.

Hal senada disampaikan pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri. Ia menyebut bahwa sebelumnya KPK dan Kejaksaan Agung sama-sama melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina.

"KPK dan Kejaksaan kemudian berkoordinasi dan bersepakat bahwa tindak lanjut penanganan perkara dugaan korupsi pembelian LNG di PT Pertamina diselesaikan oleh KPK," ungkap Ali, Rabu (6/10/2021).

Terkait penyelidikan kasus itu, Ali Fikri mengatakan, lembaganya akan terus berkoordinasi dengan kejaksaan dan instansi lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Koordinasi dilakukan untuk melengkapi keterangan yang dibutuhan dalam pengumpulan alat bukti.

Lebih jauh, Ali mengungkapkan bahwa sinergi penanganan kasus korupsi sudah beberapa kali dilakukan KPK dengan aparat penegak hukum lainnya, baik Kejaksaan maupun Kepolisian.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P