Netral English Netral Mandarin
09:36 wib
Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat pemerintah Indonesia membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar terkait penggusuran dalam proyek pembangunan Tol Depok-Antasari di Jakarta Selatan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengonfirmasi bahwa Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akan dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jadi Kapolri pada Rabu (27/1).
Kasus Markas Syariah, TG: Ratakan Dengan Tanah, Karena FPI Sudah Jadi Ormas Terlarang

Rabu, 06-January-2021 09:15

Teddy Gusnaidi, Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI).
Foto : Twitter Teddy Gusnaidi
Teddy Gusnaidi, Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI).
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi kembali mengomentari kasus sengketa tanah antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dengan Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah milik pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab (HRS).

Teddy berpendapat, urusan tanah antara PTPN dan FPI tak perlu lagi dibicarakan karena FPI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan pemerintah. Menurutnya, Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor itu tinggal diratakan dengan tanah. 

"Karena FPI sudah menjadi organisasi terlarang dan dibubarkan, maka otomatis urusan tanah antara FPI dan PTPN tidak perlu dibicarakan lagi. Ratakan dengan tanah, karena haram ajaran FPI ada di Indonesia," tulis Teddy di akun Twitter-nya, Selasa (5/1/2021). 



Namun, lanjut Teddy, proses hukum dugaan tindak pidana penggunaan lahan PTPN oleh FPI harus tetap dilanjutkan. 

"Tapi proses dugaan tindak pidana atas penggunaan lahan tetap berjalan," cuit @TeddyGusnaidi.

Sebelum FPI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada (30/12/2020), Teddy juga membahas sengketa lahan Markaz Syariah. 

Teddy menyebut bahwa sudah seharusnya HRS dan FPI angkat kaki dari lokasi itu dan tidak perlu banyak bicara karena tanah yang ditempati Markaz Syariah merupakan milik PTPN.

"Lahan itu milik Rizieq atau milik PTPN? Ternyata itu milik PTPN, ya sudah gak perlu banyak bacot, segera angkat kaki. Sesimpel itu," kata @TeddyGusnaidi, Senin (28/12/2020). 

Teddy pun meminta pemerintah untuk tidak membuka ruang negosiasi dengan pihak Markaz Syariah, karena jika ada negosiasi maka pihak HRS merasa berhak atas lahan yang bukan miliknya.

"Jangan pernah memberikan ruang negoisasi. Jangan pernah membiarkan yang bukan pemilik merasa berhak atas lahan yang bukan miliknya di negeri ini," jelasnya. 

Seperti diberitakan, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII melayangkan somasi kepada Pimpinan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah.

Dalam surat somasi bernomor SB/I.1/6131/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020, PTPN VIII meminta Markaz Syariah untuk meninggalkan lahan tersebut, karena lahan Ponpes FPI itu adalah aset mereka berdasarkan sertifikat HGU Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008.

PTPTN VIII menyatakan ada permasalahan penguasaan fisik tanah hak guna usaha (HGU) PTPN VIII Kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 31,91 ha di Megamendung oleh Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah sejak 2013.

Untuk itu, PTPN VIII memperingatkan agar Pimpinan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah menyerahkan tanah tersebut atau dikosongkan paling lambat tujuh hari terhitung sejak surat diterima. Jika tidak, maka perusahaan membawa perkara ini ke ranah hukum.

Menanggapi somasi yang dilayangkan PTPN VIII, Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar mengatakan, pihaknya siap melepas lahan tersebut asalkan diberikan ganti rugi oleh PTPN.

"Bahwa pihak pengurus MS-MM siap melepas lahan tersebut jika dibutuhkan negara, tapi silakan ganti rugi uang keluarga dan umat yang sudah dikeluarkan untuk beli over-garap tanah dan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan," kata Aziz dalam keterangannya, Kamis (24/12/2020).

Pasalnya, Aziz mengklaim, Habib Rizieq mendirikan ponpes Markaz Syariah dengan membayar lahan kepada petani setempat, bukan merampas. "Perlu dicatat bahwa masuknya IB HRS dan pengurus yayasan MS-MM untuk mendirikan ponpes yaitu dengan membayar kepada petani, bukan merampas," tegasnya.

Terkait permintaan kompensasi dari pihak Markaz Syariah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan, tidak tepat menuntut PTPN VIII ganti rugi. Pasalnya, PTPN selaku pemilik lahan yang justru dirugikan.

"Bagaimana kemudian meminta kompensasi? Kompensasi apa? Karena itu adalah yang rugi adalah PTPN tanahnya hilang, kenapa kita minta rugi lagi kepada PTPN? Tanah dia yang hilang diserobot oleh petani itu, kemudian minta lagi kompensasi. Itu kan tidak relevan sama sekali," kata juru bicara Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi, dilansir dari detik.com, Senin (28/12/2020).

Karenanya, Taufiqulhadi meminta pihak Habib Rizieq memenuhi permintaan PTPN yang meminta lahan Markaz Syariah dikembalikan. "Yang harus diingat adalah PTPN itu pasti akan menegakkan otoritasnya, di atas tanahnya, karena itu tanahnya. Apa pun dia akan tempuh," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan HP