Netral English Netral Mandarin
05:53 wib
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta akan menerapkan sistem baru agar tak ada lagi surat hasil tes Covid-19 palsu. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan bahwa keterisian tempat tidur Intensive Care Unit (ICU) pasien Covid-19 di 101 rumah sakit rujukan telah mencapai 85 persen.
Kasus Mimpi Haikal Hassan, TZ: Semoga Hanya Klarifikasi dan Tidak Diproses Hukum

Minggu, 27-December-2020 02:18

Mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia MUI, Tengku Zulkarnain
Foto : Istimewa
Mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia MUI, Tengku Zulkarnain
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tengku Zulkarnain berharap, kasus Sekjen Habib Rizieq Shihab (HRS) Center Haikal Hassan yang mengaku mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW hanya berakhir sebatas klarifikasi dan tidak dilanjutkan ke proses hukum.

Pasalnya, Tengku Zul menyebut bahwa belum ada di dunia ini orang diproses hukum karena bermimpi meskipun itu menghebohkan.

"Semoga kasus ustadz Haekal Hasan hanya sebatas klarifikasi di Polisi tidak lanjut ke proses hukum. Belum ada di dunia orang diproses hukum karena bermimpi walau bikin heboh," tulis Tengku di akun Twitter-nya, @ustadtengkuzul, Jumat (25/12/2020).



"Lha orang Islam bilang 'adzab kubur tidak ada' dan 'nabi dari India' yang bikin heboh saja tidak dihukum oleh Polisi," cuit mantan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen HRS Center Haikal Hassan dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena mengaku mimpi bertemu Rasulullah Nabi Muhammad SAW saat berceramah di pemakaman enam Laskar FPI yang tewas ditembak polisi beberapa waktu lalu.

Dalam perkara ini, Haikal dilaporkan oleh seseorang bernama Husein Shihab. Laporan diproses dengan nomor LP/7433/XII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanggal 14 Desember 2020. Sedangkan pihak terlapor adalah pemilik akun Twitter @wattisoemarsono dan Haikal Hassan.

Haikal dilaporkan atas tuduhan tindak pidana ujaran kebencian melalui ITE dan Penistaan Agama serta menyebarkan berita bohong yg dapat menimbulkan kegaduhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan Pasal 156 huruf a KUHP dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli