3
Netral English Netral Mandarin
13:12 wib
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dalam sejumlah proyek infrastruktur lainnya di Sulsel. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan program vaksinasi mandiri atau gotong royong tidak ditujukan untuk komersil.
Kasus Rasis Pigai Diproses, Polri Minta Warga Papua Tenang

Selasa, 26-January-2021 12:42

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono
Foto : Istimewa
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono
0

JAKARTA, METRALNEWS.COM - Polri menegaskan akan menindaklanjuti kasus rasisme yang dialami mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Diketahui, Pigai menjadi korban rasis yang dilakukan Ambroncius Nababan.

Melalui akun facebook miliknya, Ambroncius Nababan memasang foto Natalius berdampingan dengan seekor Gorilla.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono meminta kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di Papua dan Papua Barat untuk tetap tenang. Polisi, dirinya menegaskan, proses hukum terus berjalan.

Argo menyatakan apabila warga ada yang merasa kecewa, baiknya disampaikan aspirasinya dengan tertib kepada aparat penegak hukum setempat ataupun tokoh masyarakat.

"Jadi salurkan saja aspiraisnya kepada kepolisian setempat, maupun pimpinan yang ada diwilayah. Jangan membuat sesuatu yang nanti akan melanggar pidana," kata Argo, Jakarta, Selasa (26/1/2021).

Selain itu, Argo mengungkapkan, terkait perkara ini, masyarakat diminta untuk mempercayakan proses penegakan hukum kepada aparat kepolisian. Mengingat, Polri telah berjanji mengusut perkara ini secara transparan berkeadilan. 

"Percayakan bahwa kepolisian akan transapran dalam melakukan penyidikan kasus ini," ujar Argo.

Argo menekankan, saat ini kasus tersebut sudah diambilalih oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Sehingga, kata Argo, proses hukum dipastikan berjalan untuk saat ini.

Tindakan rasis Abroncius itu menyikapi pernyataan Natalius yang menyatakan masayarkat berhak untuk menolak vaksin Covid-19 karena menolak atau menerima vaksin adalah hak asasi manusia.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Nazaruli