Netral English Netral Mandarin
21:28wib
LSI Denny JA menilai, PDI Perjuangan berpotensi akan mengalami kekalahan jika mengusung Ketua DPR Puan Maharani sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia menegaskan fasilitas kesehatan di Indonesia bisa tumbang dalam 2-4 minggu jika pengendalian pandemi tidak diperketat.
Kasus Transaksi Pakai Dinar dan Dirham, PKS: Pemerintah Jangan Tebang Pilih

Sabtu, 06-Februari-2021 15:50

Berdiri pasar muamalah dengan mata uang dinar di Depok.
Foto : Facebook
Berdiri pasar muamalah dengan mata uang dinar di Depok.
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Junaidi Auly menyoroti kasus penggunaan dinar dan dirham sebagai alat transaksi jual beli di Pasar Muamalah Depok, Jawa Barat, di mana Zaim Saidi selaku pendiri pasar tersebut telah diringkus Bareskrim Polri. 

Junaidi menilai, pemerintah menerapkan standar ganda dalam penggunaan mata uang asing sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli selain rupiah.

Menurutnya, Pemerintah juga harus bersikap tegas pada penggunaan mata uang asing seperti dollar dan yuan di wilayah yang banyak turis mancanegara. Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak tebang pilih dalam penegakkan hukum. 

“Pemerintah jangan tebang pilih dalam menyikapi hal ini, masih banyak praktek transaksi pembayaran dengan valas yang masih dibiarkan,” kata Junaidi, dikutip dari laman Fraksi PKS, Sabtu (6/2/2021).

Junaidi mengatakan, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus mengedukasi dan mensosialisasikan kembali UU No.7/2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Indonesia.

“Sosialisasi dan edukasi rupiah sebagai kewajiban alat tukar harus terus dilakukan kepada masyarakat dan pelaku usaha khususnya di kawasan wisata dan wilayah yang berbatasan dengan negara lain,” tegasnya.

Lebih jauh, Junaidi menuturkan bahwa dinar dan dirham identik dengan Islam dan sah menurut hukum sebagai alat investasi sebagaimana emas logam mulia, bahkan koin dinar dan dirham ada cetakan dari BUMN PT Aneka Tambang (Antam). Menurutnya, pemerintah perlu memfasilitasi gerakan dinar dan dirham sebagai kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia.

Seperti diberitakan, penyidik Bareskrim Polri menangkap pendiri Pasar Muamalah Depok, Zaim Saidi pada Selasa (2/2/2021), lantaran diduga melakukan transaksi jual beli menggunakan mata uang selain rupiah di Pasar Muamalah.

Dalam penangkapan itu, polisi menyita sejumlah koin dinar dan dirham yang digunakan sebagai alat transaksi di tempat tersebut. Kemudian meja untuk lapak pedagang, kursi untuk pedagang, barang dagangan berupa buku dan video mengenai transaksi di Pasar Muamalah yang beredar di media sosial.

Penangkapan ini berawal dari informasi yang diterima penyidik pada Kamis (28/1/2021) lalu, di mana beredar video viral penggunaan dinar emas dan dirham perak yang dipakai untuk transaksi di lapak di Pasar Muamalah. 

Atas perbuatannya, Zaim Saidi terancam dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Kemudian Pasal 33 UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan ancaman pidana penjara satu tahun dan denda Rp 200 juta.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani