Netral English Netral Mandarin
09:42 wib
Sejumlah ahli mengkritik penerapan alat deteksi Covid-19 GeNose karena masih tahap ekperimental. Belum bisa dipakai dalam pelayanan publik khususnya screening Covid-19. Polri menegaskan akan menindaklanjuti kasus rasisme yang dialami mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Diketahui, Pigai menjadi korban rasis yang dilakukan Ambroncius Nababan.
Keberhasilan Pelaksanaan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Begini Kata DPR

Rabu, 09-December-2020 12:40

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Foto : DPR
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
15

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengapresiasi keberhasilan Pemerintah melalui kerja sama antarlembaga dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, mengingat capaian ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mampu menjalankan pesta demokrasi di masa pandemi.


“Dari awal saya yakini kita pasti akan mampu, kita adalah bangsa yang besar, Indonesia akan menjadi contoh bagi dunia. Saya apresiasi kinerja lintas institusi pemerintah, LSM serta partisipasi masyarakat," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.

Dia mengakui sebelumnya banyak perdebatan terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 saat ini, berbagai pihak meragukan kesiapan Pemerintah, khususnya dalam penerapan protokol kesehatan.

Namun, menurut dia, pada akhirnya Pilkada 2020 berhasil diselenggarakan, protokol kesehatan pun sudah disosialisasi serta diterapkan.

"Tentu saya berharap kesadaran protokol kesehatan ini telah dijalankan secara menyeluruh, sehingga tidak memunculkan kluster baru. Untuk ini, gugus tugas harus aktif melakukan pemantauan dan contact-tracing, jangan lengah," ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan, menyikapi hasil Pilkada 2020, masyarakat harus sabar menunggu hasil resmi KPU, sehingga tidak memunculkan kegaduhan.

Dia meminta seluruh pasangan calon agar menghormati proses penghitungan resmi KPU serta perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui Bawaslu dan jalur Mahkamah Konstitusi (MK).

“Perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui jalur hukum, jangan ada yang melakukan pengerahan massa di saat pandemi. Jangan ada yang main hukum sendiri, tolong hargai peran masyarakat dan Pemerintah yang dengan susah payah telah berpartisipasi dalam masa pandemi COVID-19 ini tidak mudah," katanya.

Dia juga berharap KPU dan Bawaslu dapat mengakomodir keberatan para pihak sesuai aturan yang ada dan bertindak secara jujur dan adil.

Azis menilai penyelenggara Pilkada 2020 harus lebih kreatif dan aktif, dikarenakan pelaksanaannya berbeda nuansa dengan umumnya karena dibayang-bayangi pandemi COVID-19.

Politisi Partai Golkar itu menyarankan agar KPU dan Bawaslu kreatif dan aktif dalam menyelesaikan segala persoalan dengan pertimbangan protokol kesehatan, sehingga perbedaan pendapat tidak berdampak kepada mobilisasi massa.

"Paska Pilkada Serentak 2020, KPU dan Bawaslu harus kreatif dan aktif dalam menyelesaikan segala persoalan dengan pertimbangan protokol kesehatan, sehingga perbedaan pendapat tidak berdampak kepada mobilisasi massa. Aparatur keamanan juga harus tegas dan persuasif di saat yang sama," katanya pula.



Reporter : Nazaruli
Editor : Nazaruli