Netral English Netral Mandarin
21:14wib
Enam belas tim telah memastikan lolos ke babak 16 besar Euro 2020 (Euro 2021) usai berlangsungnya matchday terakhir penyisihan grup, Kamis (24/6) dini hari WIB. Sejumlah daerah di provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta masuk kategori zona merah atau wilayah dengan risiko tinggi penularan virus corona (covid-19) dalam sepekan terakhir
Kecaman Bermunculan! Komnas HAM dan Pegiat HAM Dianggap Malah Membela OPM-KKB

Sabtu, 01-Mei-2021 10:45

Bambang Soesatyo menyatakan saatnya TNI tegas kepada KKB
Foto : Kolase Netralnews
Bambang Soesatyo menyatakan saatnya TNI tegas kepada KKB
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kecaman terhadap pegiat HAM dan Komnas HAM mulai bermunculan baik yang disampaikan warganet di sosial media maupun  tokoh politik.  Pasalnya Komnas HAM dan pegiat HAM dianggap justru memberi “angin” bagi aksi kekerasan yang dilakukan OPM atau KKB. 

Sebelumnya, penilaian tersebut diungkap Bambang Soesatyo. Kemudian, mantan politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean juga menyatakan hal sama.

“Saya berdiri dibarisan Bambang Soesatyo soal ini..!! @KomnasHAM jgn jadi ganjalan bagi NKRI untuk tetap utuh dan berdaulat tanpa gangguan kaum teroris dan separatis,” kata Ferdinand, Sabtu (1/5/21).

“Komnas HAM harusnya berbicara keraa kpd KKB yg membunuh Sipil dan membakar sekolah,” tegasnya.

Sementara sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bersikap tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB ) bukan sesuatu yang melanggar hak asasi manusia, apalagi sudah banyak korban jatuh akibat ulah mereka.

"Ini bukan soal pengabaian HAM. Ini soal keselamatan rakyat. Memangnya para pembunuh rakyat tak berdosa itu peduli HAM?" kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu, 28 April 2021

Menurutnya negara wajib merespons dengan tegas aksi KKB yang memerangi negara, yang ditandai dengan pembunuhan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua, sejumlah prajurit TNI-Polri, warga sipil, hingga pembakaran sekolah, rumah, dan properti lain milik masyarakat.

Pernyataan Soesatyo menanggapi pernyataan sikap Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) dalam memandang kekerasan bersenjata yang berkelanjutan di tanah Papua yang sudah begitu banyak menelan korban jiwa. "PBHI harusnya juga menghayati dan bersimpati kepada semua pihak yang anggota keluarganya menjadi korban kekerasan bahkan pembunuhan oleh KKB," kata dia.

Politikus Partai Golkar itu juga menegaskan, untuk keutuhan NKRI, dia siap bertanggung jawab. "Yang penting para pembunuh, anggota gerakan separatis dan teroris yang tidak peduli HAM, itu musnah dan rata dulu," kata dia.

Sehingga rakyat Papua, kata Soesatyo, bisa hidup tenang dan damai kembali. "Jika ada yang mempersoalkan statement saya, soal HAM kita bicarakan kemudian, sebagai pimpinan MPR saya siap pasang badan dan bertanggung jawab," ucapnya.

Jika PBHI memperjuangkan keadilan, kata Soesatyo, seharusnya juga bersimpati kepada negara dan semua keluarga korban kekerasan dan pembunuhan oleh  KKB. "Bukan hanya bersimpati kepada KKB dan membela HAM mereka," ujar Soesatyo.

Pernyataan Komnas HAM

Sementara di sisi lain, Komnas HAM sebelumnya menyatakan bahwa penanganan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua dinilai harus tetap berlandaskan pada prinsip dan standar hak asasi manusia.  

Hal itu disampaikan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menanggapi pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo sebelumnya yang mengusulkan aparat menindak tegas KKB dan masalah HAM bisa dibicarakan kemudian. 

"Saya kira kalau tegas setuju, tetapi bagaimana pun yang namanya HAM itu ada dalam konstitusi kita," kata Beka seperti dilansir Tempo, Senin malam (26/4/2021). 

Beka mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus dihormati hak asasinya. 

Artinya, penanganan KKB pun harus berlandaskan pada prinsip yang sudah diatur dalam konstitusi tersebut. Kedua, Beka mengingatkan posisi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Bahkan, kata dia, pemerintah sendiri yang mengampanyekan agar Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. 

"Jadi seharusnya pemerintah juga melandaskan seluruh aktivitas atau kebijakannya juga didasarkan pada prinsip dan standar HAM," ujar Beka.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati