Netral English Netral Mandarin
banner paskah
01:04wib
Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Kebijakan ini diperpanjang selama 14 hari, terhitung sejak 20 April. Komite Eksekutif UEFA meresmikan format baru untuk kompetisi Liga Champions yang akan mulai digunakan pada musim 2024/2025.
Kejaksaan Usut Kasus BPJS, FH: Mereka Lebih Berani dari KPK 

Minggu, 28-Februari-2021 07:25

Ferdinand Hutahaean
Foto : GemPl
Ferdinand Hutahaean
18

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi Ferdinand Hutahaean menilai kinerja Kejaksaan saat ini mengungguli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Ferdinand, Kejaksaan saat ini malah lebih berani dari KPK terbukti dengan mengusut kasus besar puluhan triliun di Jiwasraya, ASABRI, dan yang terbaru kasus di BPJS.

Sebaliknya, KPK, kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Itu, yang harusnya jadi garda terdepan Pemberantasan Korupsi malah sibuk dengan kasus kecil yang hanya bernilai miliaran rupiah.

"Kejaksaan sekarang malah lbh berani dr @KPK_RI , @KejaksaanRI mengusut kasus puluhan Trilliun rupiah di Jiwasraya, ASABRI dan BPJS. Sementara KPK sibuk bermain opini menangkap org2 tertentu dgn korupsi suap cm milliar rupiah.

Kapan ke Balaikota DKI? " Tulis Ferdinand di akun Twitternya Minggu (28/2/2021).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah melakukan penyelidikan terkait investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Penyelidikan dilakukan untuk mengusut kemungkinan adanya penyimpangan dalam investasi itu.

"Masih tahap penyelidikan. Nilai investasinya sedang dihitung, belum selesai," kata Direktur Penyidikan Kejagung Febrie Adriansyah kepada wartawan, Kamis (7/1/2021).

Ia menyebut indikasi kuat adanya penyimpangan dalam investasi itu sebab diduga ada kerugian yang dialami BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu yang didalami penyelidikan ialah apakah kerugian itu timbul karena adanya korupsi.

"Ada indikasi kuat terjadi penyimpangan dalam investasi sehingga BPJS rugi cukup besar. Sedang kita dalami apakah ini masuk ruang lingkup tipikor atau memang kerugian di sisi bisnis investasi," kata Febrie.

Menurut dia, penyelidikan masih dilakukan. Apabila ditemukan indikasi korupsi disertai dengan alat bukti, akan segera dinaikan statusnya menjadi penyidikan.

"Kita lagi percepat untuk kepastiannya. Kalau ada alat buktinya segera naik ke penyidikan. Jika itu risiko bisnis segera juga kita hentikan penyelidikannya," ucapnya.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sesmawati