Netral English Netral Mandarin
05:29wib
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memprediksi, puncak gelombang Covid-19 varian Omicron akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 202. Pemerintah mengakui kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan akibat transmisi lokal varian Omicron dalam sepekan terakhir.
Keluarkan Rekomendasi Sepihak soal TransJakarta, Ketua Komisi B DPRD DKI Dilaporkan ke BK

Rabu, 08-December-2021 17:20

Anggota Komisi B Laporan Ketua Komisi ke BK DPRD DKI
Foto : Wahyu Praditya Purnomo
Anggota Komisi B Laporan Ketua Komisi ke BK DPRD DKI
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari PKS Abdul Aziz telah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta oleh koleganya sendiri, Rabu (8/12/2021).

Abdul Aziz dinilai otoriter dengan mengeluarkan rekomendasi sepihak terkait kecelakaan beruntun TransJakarta.

Anggota Komisi B DPRD Ichwanul Muslimin dan Wahyu Dewanto yang melaporkan Aziz ke BK DPRD DKI. Laporan itu diterima oleh Wakil Ketua BK DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda.

Kepada wartawan Ichwanul merasa kecewa dengan sikap Abdul Aziz yang terkesan tidak bijaksana. Ichwanul mengingatkan, anggota DPRD DKI Jakarta memiliki kedudukan dan pendapat yang sama karena dipilih oleh rakyat.

"Ini DPRD, bukan perusahaan dan kami sama-sama dipilih rakyat. Jadi, punya kedudukan dan pendapat yang sama," kata Ichwanul pada Rabu (8/12/2021).

Ichwanul mengatakan, Abdul Aziz mengeluarkan tiga rekomendasi Komisi B terkait kecelakaan beruntun Transjakarta melalui grup aplikasi WhatsApp. Rekomendasi itu diterbitkan tanpa melibatkan anggota komisi lainnya, termasuk Wakil Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi.

Heran dengan sikap koleganya, anggota Fraksi Gerindra ini mengkonfirmasi tentang rekomendasi itu kepada Aziz. Melalui sambungan telepon, kata dia, Aziz menjawab dengan nada tinggi yang diliputi amarah.

"Saya tanya ini hasil rekomendasi Komisi B atau rekomendasi pimpinan Komisi B saja. Lalu Abdul Aziz menelepon saya dengan nada tinggi dan marah serta bahasa yang tidak enak," ujarnya.

"Saya tidak menyudutkan Abdul Aziz, saya menanyakan kepada pimpinan di mana (pimpinan) ada tiga orang, yaitu Wakil Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi jadi bukan hanya Abdul Aziz," tegas Ichwanul.

Dalam kesempatan itu, Ichwanul juga menyayangkan sikap Aziz yang tidak menyinggung video direksi PT Transjakarta sedang menonton tari perut (belly dance). Harusnya dalam rapat kerja antara Komisi B dan Transjakarta pada Senin (6/12/2021) lalu, Aziz sebagai pimpinan rapat meminta klarifikasi Transjakarta terkait video tersebut.

Video yang menayangkan tarian erotis itu kemudian viral dan menyebar melalui aplikasi WhatsApp. "Dia tidak membahas masalah video tari perut tersebut di ruang rapat, melainkan memanggil jajaran direksi Transjakarta ke ruangan pribadinya," imbuh dia.

Dia berharap, laporan yang dibuatkan kepada BK DPRD DKI dapat ditindaklanjuti. Dia juga berharap agar mengganti Aziz sebagai Ketua Komisi B.

Sementara itu ketika dikonfirmasi, Abdul Aziz mengaku belum mengetahui adanya laporan ke BK tentang dirinya yang dinilai otoriter. Aziz juga tak menjawab perihal rekomendasi yang dia keluarkan usai rapat kerja dengan Transjakarta pada Senin (6/12/2021) lalu.

"Mohon maaf saya belum tahu (dilaporkan ke BK). Saya no comment (tidak mau komentar)," ujar Aziz.

Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta memberikan tiga rekomendasi kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Rekomendasi ini diberikan menyusul rentetan kecelakaan TransJakarta saat melayani penumpang.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz merinci, pertama pihaknya merekomendasikan kepada Transjakarta untuk merorganisasi struktur dan menempatkan pihak yang bertanggung jawab di bidang keselamatan. Kedua, Transjakarta harus melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengetahui penyebab pasti rentetan kecelakaan yang dialami Transjakarta.

“Ketiga, review (kaji ulang) operator-operator yang tidak memenuhi SPM (standar pelayanan minimum). Sekali lagi, yang kita utamakan adalah keselamatan, jangan ragu-ragu apabila ada operator yang tidak memenuhi SPM ini agar ditindak,” kata Aziz usai rapat kerja dengan Transjakarta pada Senin (6/12/2021).

Aziz berharap, rekomendasi yang diberikan Komisi B ini dapat ditindaklanjuti oleh Transjakarta. Harpaannya pelayanan yang diberikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang begerak di bidang transportasi itu lebih maksimal kepada warga Ibu Kotoa.

“Kita semua berharap agar kejadian seperti yang sudah terjadi tidak terulang kembali di kemudian hari,” imbuhnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Wahyu Praditya P

Berita Terkait

Berita Rekomendasi