Netral English Netral Mandarin
banner paskah
02:27wib
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyetujui penggunaan izin darurat (emergency use authorization/EUA) vaksin Covid-19 Sinopharm dengan efikasi 78,1 persen. Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa mudik Lebaran 2021, baik itu jarak jauh maupun jarak dekat, tetap ditiadakan.
Kemana Novel Setelah Dipecat? DS: Ya Merapatlah Beliau ke Saudaranya, Jadi Tim TGUPP Mengacak2 Apa yang Bisa Diacak

Rabu, 05-Mei-2021 08:10

Denny Siregar dan Novel Baswedan
Foto : Kolase Terkini.id
Denny Siregar dan Novel Baswedan
1

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Denny Siregar mengulas polemik pemecatan sejumlah pegawai KPK termasuk Novel Baswedan. Menurutnya hal itu terkait pembesihan “Taliban” di tubuh KPK. 

Ia juga mengulas ke mana Novel setelah tidak di KPK? Menurutnya ia akan bergabung dalam TGUPP DKI jakarta seperti Bambang Widjojanto.

“Sarang Taliban didalam KPK sedang diobrak abrik pemerintah. Dan seperti biasa, mereka menggunakan media seperti Tempo untuk playing victim dgn framing bahwa KPK sekarang dilemahkan, dikebiri dan mau dihancurkan..,” kata Denny Rabu 5 Mei 2021.

“Jika para pegawai sudah menjadi ASN, maka wadah pegawai KPK bubar dgn sendirinya. Tidak boleh ada wadah lain selain yang sudah ditentukan negara. Ngamuk ? Silahkan. Mewek ? Monggo, boss. Anda pegawai negara, harus ikut aturan negara..,” lanjutnya.

“Yang jadi pertanyaan saya, kemana Novel jika sudah tidak lagi di KPK? Ya kemana lagi. Merapatlah beliau ke saudaranya. Jadi tim TGUPP kayak Bambang disana, sekaligus mengacak2 apa yang bisa diacak..,” tandas Denny.

Berikut catatan lengkap Denny Siregar:

SARANG TALIBAN DI KPK..

Saya dulu pernah teriak ada kelompok radikal dalam tubuh KPK. Mereka dikenal dengan nama kelompok Taliban..Dimana mereka bersarang ?

Oke, kita mulai dari awal waktu Abdullah Hehamahua menjabat sebagai penasihat KPK. Dia kemudian membentuk sebuah serikat utk pegawai yang dinamakan Wadah Pegawai KPK. Mirip dgn serikat buruh di pabrik2.

Dari Wadah Pegawai atau WP inilah mereka merekrut para pekerja KPK yang tentu harus sesuai misi mereka. Wadah Pegawai ini juga berfungsi untuk menekan pimpinan KPK yang menjabat 5 tahun sekali. Mereka sangat kuat.

Tahun 2018, seorang Direktur Penyidikan dari polisi Brigjen Aris Budiman, bahkan ditendang keluar dari KPK karena tidak mau bekerjasama. Aris teriak ke wartawan, "Saya akan bongkar oknum2 dalam KPK !!"

Tapi siapa yang mau dengar dia ? KPK pada waktu itu seperti malaikat, suci tak bernoda. KPK jago memainkan citra dgn menggandeng media2 besar seperti Tempo. Akhirnya Aris Budiman lah yang jadi tertuduh krn dituding melindungi koruptor.

Nah, semakin lama KPK seperti lembaga yang berada di luar negara. Itu karena UU lama yang memposisikan KPK sebagai lembaga istimewa. Mereka gada pengawas, dan pegawai disana seperti raja tidak tersentuh hukum. 

Karena KPK sudah jadi "lembaga politik" itulah, Jokowi kemudian memerintahkan untuk merevisi UU KPK, yang sudah pasti ditolak mereka. Isu yang Taliban bangun adalah "Jokowi melemahkan KPK". 

Tapi revisi jalan terus meski terjadi penolakan dimana2. Dan akhirnya KPK ada di bawah Presiden dan harus mengikuti aturan negara.

Salah satu aturan itu adalah pegawai KPK berubah jadi ASN. Dan untuk menjadi ASN mereka harus ikuti tes wawasan kebangsaan dan program anti radikalisme. Inilah yang bikin heboh dari kemarin..

Dari hasil tes itu, kabarnya 75 orang gak lolos. Da salah satunya Novel Baswedan. Padahal pertanyaannya pasti mirip dulu pelajaran PMP, tapi kenapa mereka bisa gak lolos?

Sarang Taliban didalam KPK sedang diobrak abrik pemerintah. Dan seperti biasa, mereka menggunakan media seperti Tempo untuk playing victim dgn framing bahwa KPK sekarang dilemahkan, dikebiri dan mau dihancurkan..

Jika para pegawai sudah menjadi ASN, maka wadah pegawai KPK bubar dgn sendirinya. Tidak boleh ada wadah lain selain yang sudah ditentukan negara. Ngamuk ? Silahkan. Mewek ? Monggo, boss. Anda pegawai negara, harus ikut aturan negara..

Yang jadi pertanyaan saya, kemana Novel jika sudah tidak lagi di KPK ?Ya kemana lagi. Merapatlah beliau ke saudaranya. Jadi tim TGUPP kayak Bambang disana, sekaligus mengacak2 apa yang bisa diacak..

Seruput kopinya?? 

Upss, puasa.. 

Denny Siregar

Respons Novel Baswedan

Sementara secara terpisah diberitakan, Novel Baswedan, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, dikabarkan dipecat dari lembaga tersebut.

Penyidik yang menjadi korban teror penyiraman air keras oleh oknum polisi itu mengakui, sudah mendengar kabar tersebut.

Novel mengatakan, terdapat kabar bahwa dirinya dan puluhan pegawai KPK bakal dipecat dengan alasan tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Tes wawasan kebangsaan itu merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau PNS.

"Ya, benar, saya dengar info tersebut," kata Novel, Selasa (4/5/2021).

Novel menilai, pemecatan tersebut merupakan upaya untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dari KPK.

"Upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas dari KPK adalah upaya lama yang terus dilakukan. Bila info tersebut benar, tentu saya terkejut karena baru kali ini upaya tersebut justru dilakukan oleh pimpinan KPK sendiri," ujar Novel.

Sebelumnya, diinformasikan KPK segera mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan pegawainya dalam proses alih status menjadi ASN sebagai bentuk transparansi.

"Saat ini, hasil penilaian asesmen TWK (tes wawasan kebangsaan) tersebut masih tersegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK," kata Sekjen KPK Cahya H Harefa.

KPK telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan tersebut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertempat di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa (27/4).

Hasil tersebut merupakan penilaian dari 1.349 pegawai KPK yang telah mengikuti tes yang merupakan syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

"Sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara," kata Cahya dinukil Suara.com.

Selain itu, dia meminta media dan publik juga berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK terkait dengan hasil tes wawasan kebangsaan tersebut.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto