Netral English Netral Mandarin
23:49wib
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keputusan pemerintah untuk menggelontorkan dana triliunan rupiah ke perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng dinilai sudah sangat tepat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan kasus korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan 2011-2016.
Kembali Mencuit Langsung 'Nyelekit', Fadli Zon Soal UU Ciptaker:Terlalu Banyak Invisible Hands

Sabtu, 27-November-2021 19:40

Politisi Gerindra Faslsi Zon
Foto : Akun Instagram @fadlizon
Politisi Gerindra Faslsi Zon
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, kembali berseluncur di dunia maya. Khususnya linimasa twitter. Setelah 'menghilang' hampir dua pekan.

Pada unggahan pertamanya, dia melaporkan kegiatan internasionalnya diPertemuan dg Delegasi Palestina di IPU ke 143 di Madrid, Spanyol ⁦⁦@IPUparliament⁩.

Cuitannya keduanya tak kalah sengit. Dia ikut mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Ciptaker atau Omnibuslaw.

Fadli Zon menuliskan kalau sejak awal penyusunan UU Ciptaker banyak masalah. Sebab, terlalu banyak pihak yang tak kasat mata alias kekuatan besar.

"UU ini harusnya batal karena bertentangan dengan konstitusi dan banyak masalah sejak awal proses. Terlalu banyak “invisible hand”. Kalau diperbaiki dlm 2 tahun artinya tak bisa digunakan yg blm diperbaiki," tulisnya seperti dilansir akun resmi twitternya, Jakarta, Sabtu (27/11/2021).

Sebelumnya, diputuskan bahwa pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan."

Kemudian, MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan itu diucapkan.

Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak diperbaiki, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Selain itu, MK juga menyatakan menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Reporter : PD Djuarno
Editor : Wahyu Praditya P

Berita Terkait

Berita Rekomendasi