Netral English Netral Mandarin
00:29wib
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keputusan pemerintah untuk menggelontorkan dana triliunan rupiah ke perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng dinilai sudah sangat tepat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan kasus korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan 2011-2016.
Kemendagri Dorong BPR Terapkan Digitalisasi untuk Pulihkan Ekonomi

Sabtu, 04-December-2021 18:00

Musyawarah Nasional (Munas) IX Perhimpunan BPR Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (Perbamida)
Foto : Puspen Kemendagri
Musyawarah Nasional (Munas) IX Perhimpunan BPR Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (Perbamida)
0

SURABAYA, NETRALNEWS.COM - Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) milik pemerintah daerah (Pemda) dapat menerapkan layanan digitalisasi. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung pemulihan perekonomian serta membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah.

Hal itu dia sampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Perhimpunan BPR Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (Perbamida) yang berlangsung di Hotel Shangrila Surabaya, Kamis (2/12/2021).

“Saat ini di era digital (penerapan digitalisasi) menjadi salah satu kunci sukses memenangkan persaingan. Untuk itu BPR milik Pemda mau tidak mau harus melangkah ke digitalisasi,” ujar Fatoni.

Meski begitu, Fatoni menyadari, upaya penerapan digitalisasi ini tidaklah mudah dan membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Namun, hal itu dapat dilakukan bila Perbamida dapat mensinergikan BPR milik Pemda agar lebih efektif dan efisien dalam mengantisipasi biaya dan pengamanan transaksi. Terlebih, sinergisitas ini merupakan bagian dari kunci sukses mempercepat pemulihan ekonomi.

Fatoni menyebutkan sejumlah BPR milik Pemda yang telah menerapkan layanan digitalisasi, di antaranya BPR Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Kota Ternate, dan sebagainya. Capaian BPR di sejumlah daerah ini perlu diikuti oleh daerah lainnya.

Di sisi lain, kata Fatoni, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri memiliki peran strategis melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Karena itu, Kemendagri berusaha mendorong penguatan perekonomian di daerah, salah satunya melalui perbankan daerah yang merupakan bagian dari agen pembangunan.

Fatoni menjelaskan, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi perlu didukung berbagai langkah seperti mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai inovasi dan terobosan dalam mendukung perekonomian daerah, seperti menyediakan kredit murah, giat menabung, pembayaran online, pelayanan digitalisasi, dan sebagainya.

"Mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta pemerintah daerah, kementerian/lembaga di daerah, dan pemangku kepentingan terkait pemberdayaan UMKM," lanjutnya.

Kemudian, Fatoni menambahkan, seluruh BPR milik Pemda diminta untuk memperkuat permodalan sebagaimana telah didorong melalui Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang terbit setiap tahun. Selain itu, BPR juga diminta menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Langkah ini sebagai upaya pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah.

"Selain itu, BPR milik Pemda juga harus mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (start up business) dan membiayai pembangunan sektor prioritas," tuturnya.

Kemudian, lanjut Fatoni, BPR milik Pemda diharapkan mengarah pada digitaliasi perbankan dan mengantisipasi adanya teknologi finansial. Selain itu, BPR juga diminta mampu mencegah intervensi atau upaya lainnya dari berbagai pihak terhadap kegiatan yang dapat melanggar prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan lainnya. Selain itu, BPR juga perlu mewaspadai, mengawasi, dan memitigasi risiko terhadap berbagai sektor seperti  asuransi, suap, gratifikasi, kredit fiktif, dan lainnya.

Lebih lanjut diungkapkan Fatoni, BPR milik Pemda juga didorong untuk meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan serta manajemen risiko. "Menciptakan pengurus yang memiliki kompetensi, loyalitas dan yang memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah," ucapnya.

Di sisi lain, Fatoni berharap, melalui Munas Perbamida IX ini nantinya bakal terpilih pengurus yang profesional, andal, dan independen yang tidak mampu diintervensi. Selain itu, Perbamida diharapkan menjadi asosiasi yang terstruktur dan fokus menjawab segala tantangan yang dihadapi.

“Saya mengharapkan agar kita dapat melanjutkan dan meningkatkan komitmen bersama untuk mendorong perbankan daerah maju demi terlaksananya pemulihan perekonomian di daerah,” ujarnya.

Sebagai informasi, gelaran tersebut dihadiri berbagai pihak seperti Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Anggota DPR RI Mustofa, Ketua Umum Perbamida Muhammad Sigit, Pejabat Otoritas Jasa Keuangan, dan Direktur BPR milik Pemda se-Indonesia.

Reporter : Sesmawati
Editor : Sulha Handayani

Berita Terkait

Berita Rekomendasi