Netral English Netral Mandarin
21:25wib
Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem perawatan kesehatan Singapura terancam kewalahan menghadapi lonjakan covid-19.
Kemendes Komitmen Penggunaan DD Berdasarkan Kebutuhan Warga, Bukan Kepentingan Elit Desa

Rabu, 22-September-2021 08:39

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar
Foto : Kemendes PDTT
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar kembali melakukan sosialisasi Permendes Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2022.

Setelah sebelumnya melakukan sosialisasi sesi kesatu untuk wilayah Indonesia Timur, kali ini, pria yang akrab disapa Gus Halim melakukan sosialisasi untuk wilayah Indonesia Tengah, secara virtual, Selasa (21/9/2021).

Dalam paparannya, Gus Halim mengatakan, bahwa kebijakan penggunaan dana desa sudah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang DD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai sebuah kewenangan delegatif dalam menetapkan kebijakan penggunaan DD, Kemendes PDTT selalu mempertimbangkan input kebijakan yang datang dari banyak pihak.

“Mulai dari internal pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, pegiat desa, mitra pembangunan serta data-data lapangan yang dilaporkan secara periodik oleh pendamping desa,” kata dia.

Dengan demikian, lanjutnya, siklus kebijakan penggunaan DD selalu mengalami perubahan setiap tahun, setelah memperhatikan temuan dari aktivitas monitoring dan evaluasi kebijakan pada keseluruhan tahap implementasi.

Dia menegaskan, bahwa Kemendes PDTT berkomitmen agar penggunaan DD selalu berdasarkan pada kebutuhan warga desa, bukan kepentingan elite desa. Menurutnya, DD harus dibelanjakan untuk lokus dan sasaran yang tepat  berdasarkan data yang dimiliki oleh desa.

“Dengan demikian dana desa akan berdampak pada kemandirian desa, pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat desa, serta kebangkitan warga miskin desa,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dana desa adalah bentuknya nyata rekognisi desa yang menjamin keberadaan desa dan memastikan eksistensi desa.

Dana desa adalah APBN yang pengelolaannya didelegasikan kepada pemerintah desa. Oleh karena itu, pemanfaatan dana desa harus mendukung pencapaian kebijakan nasional dan prioritas nasional.

Untuk itu efektivitas DD menurutnya harus terus ditingkatkan. DD tidak boleh hanya mampu menyajikan angka-angka output berupa jalan, jembatan, tambatan perahu penahan tanah, drainase. "Itu bagus, tapi jangan hanya menghadirkan angka-angka ini,” sambung dia.

“Tapi seharusnya, penggunaan dana desa sudah harus mampu memamerkan, menunjukkan outcomenya, berupa berapa sih warga miskin biasa yang terentaskan, berapa sih persentase pertumbuhan ekonomi warga desa, berapa persen pengangguran desa dapat tertangani hingga seberapa besar kontribusi dana desa menahan angka putus sekolah di desa,” jelas dia 

Dengan demikian, tambah Gus Halim, kehadiran dana desa diharapkan betul-betul terukur dan berdampak secara signifikan.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani