Netral English Netral Mandarin
09:50wib
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mewacanakan mengganti maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Pelita Air milik PT Pertamina (Persero). Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar unjuk rasa mengevaluasi 2 tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Kamis (28/10).
Kemenkes Tegaskan Tak Ada Kebocoran Data, Tetap Gunakan PeduliLindungi

Senin, 06-September-2021 00:00

Tetap gunakan aplikasi PeduliLindungi.
Foto : Antara
Tetap gunakan aplikasi PeduliLindungi.
24

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kementerian Kesehatan menegaskan tidak ada kebocoran data di aplikasi PeduliLindungi dan mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan aplikasi contact tracing COVID-19.

Juru bicara Kementerian Vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, banyak informasi atau hoax yang belum dikonfirmasi di masyarakat tentang beberapa kasus berbeda yang tidak terkait satu sama lain, tetapi terkait dengan aplikasi.

Pertama, terkait kebocoran sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo, dia memastikan hingga saat ini belum ada bukti kebocoran data di aplikasi.

Ada pihak-pihak tertentu yang memiliki Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) Presiden dan tanggal vaksinasinya dapat digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi Presiden, ungkapnya.

“Jadi, ini penyalahgunaan identitas pribadi untuk mengakses informasi dari pihak yang tidak terkait, bukan kebocoran data,” tutur Siti Nadia, dalam siaran persnya, Minggu, (5/9/2021).

Tarmizi kemudian mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan aplikasi PeduliLindungi karena semua data pribadi warga negara Indonesia dilindungi undang-undang.

Dia menambahkan bahwa aplikasi tersebut telah lulus penilaian keamanan TI yang ketat yang dilakukan oleh Badan Siber dan Kripto Nasional (BSSN).

Terkait pembelian sertifikat vaksinasi ilegal yang terhubung dengan sistem PCare dan aplikasi PeduliLindungi, kata dia, berdasarkan penyelidikan Polda Metro Jaya, tersangka petugas administrasi di kelurahan menyalahgunakan wewenangnya untuk mengakses PCare, sehingga memungkinkan dia untuk membuat sertifikat vaksinasi dan terhubung ke aplikasi tanpa melalui prosedur yang tepat dan tidak perlu divaksinasi.

Ia menegaskan, kasus tersebut bukan kebocoran data, melainkan penyalahgunaan wewenang.

“Kami sangat mengapresiasi Polda Metro Jaya yang telah berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembuatan dan penjualan sertifikat vaksinasi COVID-19 ilegal yang terkait dengan PeduliLindungi,” jelas Siti Nadia.

Terkait data Electronic Health Alert Card (e-HAC), Tarmizi menegaskan data pribadi yang ada di sistem tidak bocor atau masuk ke platform pihak ketiga.

Informasi kerentanan platform mitra e-HAC seperti yang dilaporkan oleh mentor VPN dan diverifikasi oleh BSSN telah diterima oleh Menteri Kesehatan pada 23 Agustus 2021, menurut Tamizi.

Kementerian kemudian melacak dan menemukan kerentanan pada platform mitra, sehingga mengambil tindakan dan memperbaiki sistem, tambah Siti Nadia.

“Kerentanan pada sistem e-HAC lama tidak terintegrasi dengan aplikasi PeduliLingundi. Kemenhub mengimbau masyarakat untuk menguninstall aplikasi e-HAC dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah terintegrasi dengan e-HAC,” ujarnya.

Reporter : Sulha Handayani
Editor : Sesmawati