Netral English Netral Mandarin
13:00wib
Publik dihebohkan dengan ucapan selamat hari raya dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada umat Baha'i. Video itu jadi sorotan karena Baha'i bukan salah satu dari enam agama yang diakui negara. Menaker Ida Fauziyah menyatakan karyawan dengan gaji di atas Rp 3,5 juta tetap bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1 juta.
Kemenkeu Tegaskan Hanya Sembako Premium yang Dikenakan PPN, Sembako Rakyat Tidak Dikenakan Pajak

Jumat, 18-Juni-2021 13:40

Kementan
Foto : Ilustrasi Gudang Beras.
Kementan
5

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menegaskan pemerintah tidak ada niat untuk mengenakan pajak terhadap sembako.

Pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan dalam jangka menengah untuk menjaga kesinambungan fiskal pasca pemulihan ekonomi akibat pandemi.

“Terkait banyaknya diskusi di luar sana mengenai rencana pemerintah memungut PPN sembako atau kebutuhan pokok, itu bukan niatnya. Pemerintah ingin memastikan terdapat kerangka kebijakan yang mendukung kebijakan jangka menengah,” kata Wamenkeu dalam acara “A Virtual Launch of Indonesia Economic Prospects June 2021 Report” yang diselenggarakan World Bank, Kamis (17/6), seperti dilansir dari laman resmi Kemenkeu.

Konsep reformasi perpajakan melalui perubahan pengaturan PPN bukan hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membangun kesetaraan dalam prinsip perpajakan.

Sistem yang berlaku saat ini dipandang kurang memadai untuk memenuhi rasa keadilan karena mengalami distorsi, terlalu banyak pengecualian, dan fasilitas yang tidak efektif, sehingga menyulitkan peningkatan kepatuhan pajak dan optimalisasi pendapatan negara.

“Kesetaraan dalam prinsip perpajakan sangat penting karena di Indonesia sedang memasuki situasi di mana barang tertentu pada dasarnya bisa sangat murah, tetapi barang tertentu juga bisa sangat sangat mahal. Jadi, kami percaya prinsip kesetaraan perpajakan harus menjadi bagian dari prinsip perpajakan,” ujar Wamenkeu.  

Penataan ulang kebijakan PPN ini akan dilakukan secara hati-hati dan diharapkan dapat memperbaiki sistem perpajakan Indonesia serta menciptakan keadilan bagi kelompok ekonomi bawah.

Terkait polemik PPN sembako akun twitter Ditjen Kekayaan Negara mencuitkan bahwa hanya barang-barang premium yang dikenakan pajak. 

“Mau konsumsi beras rojolele atau shirataki, daging lokal atau wagyu, belanja di pasar tradisional ataupun swalayan, kita semua berkontribusi terhadap perekonomian nasional”.

“Yang mengonsumsi barang-barang lokal, berkontribusi terhadap kesejahteraan pedagang pasar. Sedangkan yang mengonsumsi barang-barang premium, berkontribusi melalui pembayaran PPN,” demikian cuitan akun resmi DJKN tersebut.

Reporter : Irawan HP
Editor : Wahyu Praditya P