Netral English Netral Mandarin
01:59 wib
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta akan menerapkan sistem baru agar tak ada lagi surat hasil tes Covid-19 palsu. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan bahwa keterisian tempat tidur Intensive Care Unit (ICU) pasien Covid-19 di 101 rumah sakit rujukan telah mencapai 85 persen.
Kemenkumham Diminta Cabut Izin Praktik Notaris Hartono Karena Terlibat Penipuan dan Jadi DPO

Minggu, 10-January-2021 07:45

Lieus Sungkharisma
Foto : Netralnews
Lieus Sungkharisma
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma sangat geram dengan kaburnya lima terpidana kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud Bali yang telah menimbulkan kerugian moral maupun material tidak sedikit terhadap janda tiga orang anak, Hartati. 

“Mereka berani berbuat seharusnya berani bertanggungjawab. Apalagi persekongkolan jahat yang mereka lakukan terhadap Nyonya Hartati sungguh sangat tidak bermoral,” kata Lieus dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/1/2021).

Menurut Lieus, meski kelima terpidana itu sudah masuk dalam daftar DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak Kejaksaan dan salah seorangnya sudah ditangkap di Batam, namun itu tidak berarti kasus ini bisa dianggap selesai. 



“Apalagi keempat terpidana lainnya masih buron. Maka aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, harus menangkap keempat terpidana itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka,” geram Lieus.

Selain mendesak aparat penegak hukum untuk membekuk para terpidana, Lieus juga meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencabut izin dan membekukan praktik notaris Hartono, SH, salah seorang terpidana dalam kasus penipuan jual beli Vila Bali Rich di Ubud tersebut. 

“Sebagaimana yang tercantum dalam UU N0. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka Menteri Hukum dan HAM berwenang memberhentikan jabatan notaris bila melanggar sumpah dan janjinya,” ujar Lieus.

Notaris, lanjut Lieus, adalah pejabat publik yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang Jabatan Notaris. 

"Dalam kasus ini Hartono, SH sebagai notaris telah menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat akta palsu hingga merugikan nyonya Hartati,” jelasnya.

Pencabutan izin operasi dan pembekuan kantor notaris Hartono, SH ini, tambah Lieus, penting dilakukan oleh Kemenkumham agar menimbulkan efek jera sehingga tidak ada lagi orang yang menjadi korban akibat praktik notaris yang nakal. 

“Kalau izinnya tidak dicabut atau praktek notarisnya tidak dibekukan, bisa-bisa kejadian seperti yang dialami nyonya Hartati akan terulang lagi di masa datang,” tegas Lieus.

Permintaan Lieus agar Kemenkumham mencabut izin praktik Notaris Hartono, SH ini diajukannya menyusul surat terbuka berisi ucapan terima kasih yang dilayangkan Hartati kepada Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, karena aparat kejaksaan berhasil menangkap Tri Endang Astuti, salah seorang terpidana kasus penipuan jual beli villa Bali Rich yang sempat buron.

“Saat ini masih ada empat terpidana lagi yang buron dan masuk DPO. Maka, sembari berharap aparat kejaksaan dapat segera membekuk mereka, sekali lagi saya meminta pak Yasona Laole selaku Menkumham RI segera membekukan izin praktik notaris Hartono, SH itu,” pungkas Lieus. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan HP