Netral English Netral Mandarin
09:49wib
Sebanyak 75,6 persen warga menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo secara umum dalam survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto minta lakukan peningkatan kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit sebesar 30-40 persen.
Kemenkumham Larang Masuk WNA India, Sahroni: Langkah yang Tepat dan Cepat

Minggu, 25-April-2021 10:00

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni
Foto : Istimewa
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai tepat langkah yang diambil Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang secara resmi menetapkan larangan masuknya warga negara India ke Indonesia.

"Langkah yang diambil imigrasi ini sudah tepat dan dan cepat. Hal ini seiring dengan semakin tingginya angka penularan COVID-19 di negara tersebut," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (25/4/2021). 

Dia menilai langkah Ditjen Imigrasi tersebut sangat tepat karena lebih baik dihentikan pemberian izin masuk daripada dibuka lalu dilakukan karantina maka akan berisiko tinggi. 

Sahroni menilai kebijakan Indonesia tersebut sangat wajar karena penanganan COVID-19 di dalam negeri masih berlangsung sehingga tidak mungkin menerima masuk warga dari negara yang angka penyebaran pandemik sangat tinggi. 

"Kondisi penanganan pandemik di dalam negeri saat ini juga masih berlangsung, maka sangat wajar jika Indonesia menolak dulu masuknya WNI dari negara-negara dengan angka COVID-19 yang tinggi," ujarnya. 

Dia mengatakan banyak negara lain yang berhati-hati dengan kedatangan warga Indonesia ke negara tersebut. Karena itu menurut dia, wajar jika Indonesia mengeluarkan kebijakan menghentikan dulu pemberian izin masuk buat negara lain yang kasusnya tinggi.

"Jadi wajar saja jika kita menghentikan dulu pemberian izin masuk buat negara lain yang kasus-nya tinggi, karena kita tak mau ada penularan yang makin parah di Indonesia," katanya. 

Politisi Partai NasDem itu juga mengingatkan imigrasi untuk selalu cekatan dan memperbaharui informasi terkait kondisi COVID-19 di luar negeri, sehingga bisa mengambil kebijakan dengan cepat dan tepat. 

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI secara resmi menerbitkan aturan larangan masuk bagi pelaku perjalanan yang berasal dari India menuju Indonesia. 

"Selain menolak masuk orang asing, kami juga menghentikan sementara penerbitan visa bagi Warga Negara India," kata Direktur Jenderal Imigrasi, Kemenkumham Jhoni Ginting melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (24/4/2021). 

Aturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia menyikapi dinamika terbaru lonjakan kasus harian COVID-19 di India. Penolakan masuk berlaku bagi seluruh orang asing yang mempunyai riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk Indonesia. 

Penolakan masuk tidak berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 hari sebelum memasuki Indonesia.

Reporter : Sesmawati
Editor : Sesmawati