Netral English Netral Mandarin
05:29 wib
Polisi akan mengumumkan hasil gelar perkara kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dalam acara yang dihadiri oleh selebriti Raffi Ahmad pada Kamis (21/1). Komisi III DPR menyetujui penunjukan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, setelah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi dalam rapat internal Komisi III DPR.
Kenaikan Gaji DPRD Dikritik, Eko: Tinggal Ubah, Lalu Tuding Angka itu Dapat dari Mana?

Kamis, 03-December-2020 13:30

Pegiat media sosial Eko Kuntadhi
Foto : Istimewa
Pegiat media sosial Eko Kuntadhi
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pegiat media sosial Eko Kuntadhi menyindir Anggota DPRD DKI yang tetap kekeuh ingin menaikkan tunjangan dan gaji untuk mereka pada anggaran 2021. Menurut Eko, mereka punya banyak cara untuk mengecoh, antara lain mengubah angka-angka kenaikan gaji dan tunjangan yang sebelumnya tercantum Rp888 miliar. 
Kemudian, setelah mengubah angka, mereka akan menuding para pengkritik bahwa angka tersebut fiktif.  
“Kayaknya DPRD DKI akan mengubah angka2 kenaikan gaji dan tunjangan. Bukan Rp888 miliar lagi. 
Terus nanti  tinggal menuding, Rp888 itu dapat dari mana? 
Padahal APBD DKI yang dibahas Rp87 triliun. Eh, DPRDnya sibuk urus jatah buat mereka.
Eksekutifnya seneng banget nih.” Tulis Eko di akun Twitternya, Kamis (3/12/2020).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurahman Suhaimi, mengatakan legislator bakal mengembalikan usulan kenaikan tunjangan dewan ke Kementerian Dalam Negeri. "Usulan itu kembali dievaluasi Kemendagri apakah sudah sesuai aturan atau tidak," kata Suhaimi seperti dilansir dari Tempo, Selasa, 1 Desember 2020.
Ia menuturkan kenaikan tunjangan saat ini tidak sesuai dengan kenyataan yang beredar di media sosial. Suhaimi membantah bahwa total seluruh tunjangan dan kegiatan dewan bakal menghabiskan Rp 700 jutaan per bulan.
Adapun kenaikan tunjangan yang diusulkan adalah Rp 129 juta menjadi Rp 173,2 juta, belum termasuk pajak masih terus dibahas. Dalam rapat terakhir, kata Suhaimi, Komisi A DPRD DKI memutuskan tunjangan diusulkan naik menjadi Rp 226 miliar per tahun untuk seluruh dewan.

"Silakan jumlahkan sendiri rata-ratanya dengan total 106 anggota DPRD dan dibagi 12 bulan," ujarnya. Anggaran tersebut jika dirata-ratakan dengan hitungan tersebut maka hasilnya Rp 117 juta per bulan untuk setiap dewan.

"Tapi tunjangan pimpinan dewan dan anggota berbeda. Lebih besar anggota karena dapat tunjangan perumahan, pimpinan tidak," ujarnya. "Jadi informasi tunjangan dewan Rp 700 per bulan naiknya bentuk penyesatan."



Ia menuturkan usulan kenaikan tunjangan pimpinan anggota DPRD DKI bisa berubah jika ada evaluasi dari Kemendagri. "Semuanya dihitung sesuai aturan. Nanti bisa disimpulkan sendiri usulan kenaikan ini."
 

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sesmawati