Netral English Netral Mandarin
02:04 wib
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta akan menerapkan sistem baru agar tak ada lagi surat hasil tes Covid-19 palsu. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan bahwa keterisian tempat tidur Intensive Care Unit (ICU) pasien Covid-19 di 101 rumah sakit rujukan telah mencapai 85 persen.
Kepada BEM UI, Denny Siregar: Dek, Luruskan Dulu Kencing Kalian Baru Bicara Politik

Rabu, 06-January-2021 15:13

Rumah milik Suparman anggota Jemaah Ahmadiyah yang dihancurkan warga di Kampung Babakan, Banten 6 Februari 2011
Foto : Antara
Rumah milik Suparman anggota Jemaah Ahmadiyah yang dihancurkan warga di Kampung Babakan, Banten 6 Februari 2011
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah telah membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) dan melarang semua aktivitas atas nama FPI. Langkah ini sempat membuat polemik di tengah masyarakat.

Satu diantaranya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (BEM UI). Dalam pernyataan resmi BEM UI terkesan membela FPI dan menyalahkan pemerintah atas langkah tersebut.

Pegiat media sosial Denny Siregar pun merespons pernyataan BEM UI. Melalui akun FB-nya, Rabu (6/1/21), Denny Siregar mengatakan: "Saya geram melihat kapasitas adek2 BEM UI yang protes pembubaran FPI oleh pemerintah.".



"Dek, sini abang bilangin ya.. Waktu kalian masih pake pampers, dan beberapa diantara kalian pantatnya korengan karena beol dicebokin di selokan, tahun 2008 Sobri Lubis Ketum FPI menyerukan bunuh Ahmadiyah," lanjut Denny.

"Dan tahun 2011 kemudian, 3 orang warga Ahmadiyah di Cikeusik Banten dihajar habis2an sampai tewas dan divideokan oleh mereka..," kata Denny.

"Maksud abang gini dek, luruskan dulu kencing kalian baru bicara politik. Kalo belum lurus, mancurnya kemana2 gak terarah..  Kayak mulut kalian..," tegas Denny.

Sementara sebelumnya dilansir Voi.id, BEM UI menilai landasan atas keputusan dilarangnya ormas tersebut tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ormas.

Pembubaran FPI ditetapkan lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI. Tertuang dengan Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14. HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020 dan Nomor 320 tahun 2020.

Pada prinsipnya, dasar pembubaran FPI telah menghapuskan mekanisme peradilan dalam proses pembubaran ormas. "Kami mendesak negara untuk mencabut SKB tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI." bunyi tuntutan BEM UI lewat rilis yang diterima VOI.

BEM UI juga mengecam segala tindakan pembubaran ormas oleh negara tanpa proses peradilan yang diatur dalam UU Ormas. Ini merupakan pelanggaran serius dalam pemberangusan demokrasi dan upaya mencederai hak asasianusia sebagi bagian dari prinsip negara hukum.

"Kami mendesak negara dalam hal ini pemerintah untuk tidak melakukan cara-cara represif dan sewenang-wenang di masa mendatang."

Masyarakat juga turut didorong dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh negara.Pandangan ini berbeda dengan pemerintah. Langkah pemerintah melarang FPI berlandaskan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dimaksudkan untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto