Netral English Netral Mandarin
06:45wib
Putri salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates yakni Jennifer Gates, sudah resmi menikah dengan pacarnya. Ia menikah dengan pria muslim dari Mesir bernama Nayel Nassar. Tim bulu tangkis putri China menjadi juara Piala Uber 2020 setelah mengalahkan Jepang pada final yang berlangsung di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10/2021) dini hari WIB.
Kepala BPK DKI Jakarta Dipindah ke Aceh Diduga Gegara Formula-E

Minggu, 19-September-2021 16:00

Gedung BPK
Foto : Istimewa
Gedung BPK
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta telah dilakukan. Kepala Perwakilan BPK DKI yang sebelumnya dijabat Pemut Aryo Wibowo, digantikan oleh Dede Sukarjo.

"Saya berharap, Pak Dede Sukarjo yang membawahi pemeriksaan di Kementerian Agama dapat melanjutkan kepemimpinan saudara Pemut sebagai Kepala Perwakilan BPK DKI sebelumnya," kata Anggota V BPK, Bahrullah Akbar,ndalam sambutannya di Gedung BPK DKI, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Dede sebelumnya menjabat Kepala Auditoriat V.A BPK. Sementara Pemut Aryo Wibowo menduduki posisi Kepala Perwakilan BPK DKI sejak Februari 2020.

Kini Pemut pindah tugas menjadi Kepala BPK Perwakilan Aceh. Keduanya dilantik pada Selasa, 14 September 2021.

Menurut Bahrullah, posisi Kepala Perwakilan BPK di Jakarta ataupun Aceh sama-sama kelas A. "Jadi, masalah tempat bukan menjadi hambatan," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Sugiyanto, Ketua LSM Katar, mensinyalir dipindahnya Kepala BPK DKI Jakarta ini tak menutup kemungkinan karena audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan Pemprov DKI khususunya tentang Formula E.

"Susah membantah kalau Kepala BPK DKI Jakarta dipindah ke Aceh karena audit yang dilakukan menyangkut anggaran Formula E," katanya di Jakarta, Sabtu (18/9/2021).

Sedang Bahrullah mengingatkan, agar keduanya tetap menjalankan tugas dengan mengacu pada nilai-nilai dasar keorganisasian BPK. Nilai dasar itu antara lain independensi, integritas, dan profesionalitas.

Saat Pemut menjabat, BPK DKI menyoroti sejumlah laporan keuangan DKI pada 2019 dan 2020. Salah satu yang ramai di publik adalah soal laporan keuangan DKI 2019 atas anggaran Formula E.

BPK DKI menyoroti studi kelayakan (feasibility study) PT Jakarta Propertindo atau Jakpro soal komposisi keuntungan penyelenggaraan Formula E di Ibu Kota selama 2020-2024. BPK juga menilai negosiasi Jakpro soal status kerja sama dan pendanaan Formula E belum maksimal.

Lalu belum ada kejelasan mengenai pembagian pendanaan yang dapat membebani APBD DKI. BPK menyebut, pendanaan dari pihak ketiga dapat menjadi alternatif.

Hasil audit BPK DKI terhadap laporan keuangan DKI 2020 juga menyoroti pemborosan pembelian rapid test dan masker N95 oleh Dinas Kesehatan DKI. BPK DKI juga menemukan pemerintah DKI kelebihan bayar gaji PNS yang sudah pensiun dan meninggal. Termasuk penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, yang masih terus dilakukan kepada siswa yang sudah lulus sekolah.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani