Netral English Netral Mandarin
00:29wib
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan kebijakan karantina berlaku untuk semua tim MotoGP 2022 tanpa terkecuali. Pemerintah memutuskan memberi nama ibu kota negara baru Indonesia dengan istilah Nusantara. Pemberian nama tersebut dinilai terkesan Jawa Sentris.
Ketika Presiden Indonesia Tak Suka KB dan Pembatasan Anak

Senin, 29-November-2021 08:55

Anak-anak berlatih senam pagi di kota Jakarta pada 1950-an
Foto : Sejarah Jakarta
Anak-anak berlatih senam pagi di kota Jakarta pada 1950-an
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Program pembatasan jumlah anak dalam satu keluarga atau Keluarga Berencana (KB) pernah menjadi sorotan serius di masa akhir Orde Lama hingga masa Orde Baru. 

Namun siapa sangka, bahwa program ini sebenarnya pernah tak disukai oleh  Presiden Indonesia. Ini terjadi di era Orda Lama.

Mengenai asal mula KB, program  dirintis sejak tahun 1950-an dengan ditandai berdirinya Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. 

Nama perkumpulan itu kemudian terus berubah dan berkembang antara lain menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau Indonesia Planned Parenthood Federation (IPPF). 

Kemudian pernah berubah nama menjadi Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) di tahun 1968 dan menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 1970.

Di era 1950-an, program KB belum mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia. Presiden Soekarno memiliki pendapat berbeda dan justru tak suka KB. 

Program KB mulanya diperjuangkan oleh sejumlah tokoh dengan tujuan memperjuangkan terwujudnya keluarga yang sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan, serta memberi nasihat perkawinan. 

“Seingat saya penduduk Jakarta pada 1950-an diwarnai dengan banyaknya anak-anak dan remaja yang kelihatan di mana-mana, baik di pekarangan rumah, jalan, maupun lapangan. Waktu itu, para keluarga umumnya mempunyai jumlah anak yang relatif banyak,” tulis Firman Lubis dalam Jakarta 1950-an: Kenangan Semasa Remaja (2008: 29).

Firman mencatat bahwa di masa itu belum dikenal istilah KB. Mayoritas keluarga terdiri dari banyak anak. 

“Jadi biasa kalau keluarga mempunyai anak lima sampai sepuluh orang—seperti bait nyanyian Lilis Suryani berjudul Gang Kelinci yang berbunyi, ‘….karena banyak anak-anak, seperti negeri kelinci…’ Termasuk keluarga-keluarga tetangga saya,” lanjut Firman Lubis.

Orang pada umumnya menganggap memiliki banyak anak adalah bagian dari takdir. Juga ada mitos yang mereka percayai bahwa “banyak anak banyak rezeki”. 

Padahal, dalam pandangan Firman Lubis, banyak kaum perempuan yang sejak dulu sebenarnya sudah memiliki kesadaran untuk merdeka dan tak dipaksa hanya mengurus anak. Tidak ingin setiap tahun melahirkan. 

“Dari banyak penelitian, kebanyakan wanita sebenarnya menginginkan mempunyai anak sekitar 2-3 orang saja. Dari data yang saya ketahui, tingkat kesuburan atau fertilitas pasangan usia subur di Indonesia pada 1950-an sekitar 5,7. Artinya rata-rata setiap ibu di Indonesia mempunyai 5,7 anak. Tidak heran kalau banyak keluarga mempunyai anak sekitar 5-6 orang,” tulis Firman Lubis.

Dalam pengamatan Firman Lubis, pada 1950-an sedikit sekali ibu-ibu yang bekerja mencari nafkah. Menurut data sensus 1961, hanya 16 persen perempuan yang bekerja dan umumnya sebagai buruh, dan kebanyakan atau 60 persen hanya sebagai ibu rumah tangga. Selebihnya mereka bekerja di sektor informal atau tidak jelas.

“Ibu saya pun hanya ibu rumah tangga biasa, begitu juga kebanyakan ibu-ibu di sekitar tempat tinggal saya. Mereka tidak terlalu repot mengurus banyak anak. Selain itu, jarang sekali pada zaman itu perempuan yang melanjutkan sekolahnya hingga ke perguruan tinggi,” kenang Firman Lubis.

Kebanyakan kaum perempuan di masa itu hanya tamat SD dan SMP saja sehingga usia menikah perempuan pertama kali waktu itu juga relatif rendah, mungkin di Jakarta rata-rata sekitar 16 tahun. 

“Untuk kelompok menengah ke atas mungkin sekitar 18-19 tahun. Ibu saya sendiri menikah pada usia 20 tahun. Faktor ini pula yang menyebabkan fertilitas ibu-ibu di masa itu tinggi,” kata Firman.

Akibatnya, di berbagai daerah di Indonesia, pemandangan banyaknya anak-anak terlihat di mana-mana. Mereka umumnya sering bermain di luar, di jalanan, atau di tanah lapang. 

Selain itu pula karena orang-orang lanjut usia (lansia) tidak banyak karena umur harapan hidup rata-rata orang Indonesia waktu itu mungkin sekitar 57 tahun.

Dari data yang diungkap Firman Lubis, angka kematian di Jakarta waktu itu cukup tinggi, yaitu sekitar 16 perseribu. Angka ini baru turun setelah 1970-an menjadi separuhnya, yaitu sekitar 8 perseribu.  Jadi, banyak yang sudah mati lebih dahulu sebelum mencapai lansia. 

Sementara itu pengetahuan dan informasi tentang bagaimana melakukan pembatasan anak juga sangat terbatas. Akibatnya jarang sekali pasangan suami-sitri melakukan upaya membatasi jumlah anak. 

“Orang belum mengenal cara ber-KB. Belum ada penyuluhan atau pembicaraan tentang KB dalam wacana publik sehingga sedikit sekali keluarga yang hanya mempunyai anak satu atau dua orang saja. Kalaupun ada, kemungkinan bukan karena ber-KB atau disengaja, tetapi karena sebab lain,” kata Firman Lubis.

Meski program KB dan pembatasan anak belum banyak di kenal, namun tahun 1950-an sebenarnya sudah ada beberapa dokter atau spesialis kandungan di Jakarta yang sering memberikan penerangan dan pelayanan untuk mencegah kehamilan, tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Caranya pun masih menggunakan cara-cara KB yang sederhana. 

Namun, faktor utama tidak tersebarnya pengetahuan tentang KB karena memang Pemerintah Soekarno tidak secara resmi menjalankan program tersebut sebagai target pembangunan ke depan. Bahkan ia justru menghendaki banyak anak. 

“Waktu itu Bung Karno kurang mendukung program KB, terutama bila dikaitkan dengan pembatasan jumlah penduduk. Bung Karno justru menginginkan agar penduduk Indonesia yang waktu itu sekitar 100 juta orang dapat ditambah hingga mencapai 250 juta orang,” tulis Firman Lubis.

Dalam percakapannya dengan Duta Besar Amerika Serikat Howard Jones seperti ditulis dalam bukunya Indonesia, The Possible Dream, menurut Bung Karno, luas tanah Indonesia masih sanggup menampung dan menghidupi sebanyak 250 juta penduduk. 

“Selain itu, Bung Karno menganggap penduduk yang besar sebagai suatu kekuatan,” tulis Firman Lubis.

Meski demikian, gagasan tentang program KB tetap berkembang. Terbukti pada tahun 1957 terbentuk Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dalam Kongres Wanita di Yogyakarta. 

Perkumpulan ini justru dipelopori oleh beberapa tokoh yang dekat dengan Bung Karno, seperti dr. Suharto, dokter pribadi Bung Karno, dan dr. Hurustiati Subandrio. Tujuannya terutama untuk kesehatan ibu, bukan untuk pembatasan jumlah penduduk, sehingga Bung Karno tidak melarangnya.

Program KB kemudian menjadi populer dan dijalankan secara massif ketika kekuasaan Soekarno berakhir dan digantikan oleh Presiden Soeharto. 

Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman. Kelahiran Orde Baru pada waktu itu menyebabkan perkembangan pesat usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh wilayah tanah air.

Dengan lahirnya Orde Baru pada bulan maret 1966 masalah kependudukan menjadi fokus perhatian pemerintah yang meninjaunya dari berbagai perspektif. Perubahan politik berupa kelahiran Orde Baru tersebut berpengaruh pada perkembangan keluarga berencana di Indonesia. 

Setelah simposium Kontrasepsi di Bandung pada bulan Januari 1967 dan Kongres Nasional I PKBI di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1967.

Presiden Soeharto kemudian menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia yang berisikan kesadaran betapa pentingnya menentukan atau merencanakan jumlah anak, dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga sebagai hak asasi manusia.

Pada tanggal 16 Agustus 1967 di depan Sidang DPRGR, Presiden Soeharto pada pidatonya “Oleh karena itu kita harus menaruh perhatian secara serius mengenai usaha-usaha pembatasan kelahiran, dengan konsepsi keluarga berencana yang dapat dibenarkan oleh moral agama dan moral Pancasila”. 

Sebagai tindak lanjut dari Pidato Presiden tersebut, Menkesra membentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas mempelajari kemungkinan program KB dijadikan Program Nasional.

Selanjutnya pada tanggal 7 September 1968 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat, yang isinya antara lain: membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana; serta mengusahakan terbentuknya suatu badan atau lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana, serta terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut Menkesra pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang Pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. 

Setelah melalui pertemuan-pertemuan Menkesra dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam usaha KB, Maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) dengan Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968. Lembanga ini statusnya adalah sebagai Lembaga Semi Pemerintah.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto

Berita Terkait

Berita Rekomendasi