Netral English Netral Mandarin
19:57wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Ketum FORKABI Ihsan Minta Kemenkumham Anulir SK Kepengurusan Kubu Abdul Ghoni

Senin, 02-Agustus-2021 18:45

Ketua umum FORKABI, M Ihsan saat Mendatangi Kantor PTUN DKI
Foto : Istimewa
Ketua umum FORKABI, M Ihsan saat Mendatangi Kantor PTUN DKI
43

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Umum (Ketum) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), M Ihsan meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menganulir surat keputusan (SK) FORKABI versi Sentul yang diketahui oleh Abdul Ghoni.

Hal tersebut dikatakan Ihsan saat mendatangi Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI, Senin (2/7/2021). Menurutnya, sebagai Ketua Umum FORKABI, pihaknya berencana menggugat pihak yang tidak sah, dalam hal ini kubu Abdul Ghoni dan kawan-kawan.

"Kami kesini (PTUN) merupakan kunjungan kedua dalam memperbaiki berkas gugatan terhadap pihak yang tidak sah," kata Ihsan didampingi Ketua Tim Hukum Pembela Kehormatan FORKABI, yang juga Bendahara Umum, Hamzah SH, Senin (2/8/2021).

Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, FORKABI yang dipimpinnya tidak akan melakukan upaya-upaya lain, kecuali upaya hukum.

Menurutnya jika sudah berproses hukum, maka dasar awal adalah legal standing. Dirinya yakin legal standing yang dimilikinya kuat, karena organisasi yang dia pimpin sudah berjalan puluhan tahun.

"Legal standing ya. Kita yakini legal standing kita itu kuat, ya karena organisasi ini sudah berjalan 20 tahun bukan baru berdiri. Kalau baru berdiri orang bisa klaim," ujar Ihsan.

"Tapi kalau sudah lama, ada proses pendirian, ada mubes-mubes. Dan dari legal standing itulah yang membuat kita yakin bahwa kita secara hukum, kita adalah yang benar," lanjut dia.

Menurutnya sebuah organisasi memiliki AD-ART, dimana AD-ART tersebut sebagai kitab suci. AD-ART, inilah, lanjut Ihsan menjadi panduan dalam berorganisasi.

Dirinya pun menegaskan, mengenai kubu mana yang dianggap sah, akan dibuktikan melalui proses hukum.

Dan Ihsan pun menegaskan, saat ini tidak ada dualisme kepemimpinan di dalam organisasi Forkabi yang ia pimpin kini. Karena menurutnya, organisasi FORKABI yang legal standing, adalah kepengurusan organisasi yang berada dibawah kepemimpinannya.

"Kita tidak merasa ada dualisme. Karena dualisme bisa terjadi, jika dua duanya ada legal standing. Ketika konflik dimulai. Kita merasa legal standing penuh (full)," pungkasnya.

Untuk itu dirinya berharap, Kementerian Hukum dan HAM dapat membatalkan pemberian SK kepada Abdul Ghoni dan Kawan-kawan.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Nazaruli