Netral English Netral Mandarin
15:42 wib
Sejumlah ahli mengkritik penerapan alat deteksi Covid-19 GeNose karena masih tahap ekperimental. Belum bisa dipakai dalam pelayanan publik khususnya screening Covid-19. Polri menegaskan akan menindaklanjuti kasus rasisme yang dialami mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Diketahui, Pigai menjadi korban rasis yang dilakukan Ambroncius Nababan.
Lahan PTPN VIII Bakal Diserahkan ke FPI? EK: Serahkan aja Wisma Hambalang, Pasti...

Selasa, 29-December-2020 10:32

Lahan PTPN Bakal Diserahkan ke FPI? Eko Kuntadhi sebut Serahkan aja Wisma Hambalang
Foto : Istimewa
Lahan PTPN Bakal Diserahkan ke FPI? Eko Kuntadhi sebut Serahkan aja Wisma Hambalang
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII telah mengirimkan surat somasi kepada Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah. Sebab Markaz Syariah milik Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab itu berada di area sah milik PTPN VIII.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD berharap jika tanah tersebut dilanjutkan saja penggunaannya sebagai pondok pesantren.

"Nah kita lihat nanti, kalau saya berfikir begini itukan untuk keperluan pesantren ya teruskan saja. Tapi nanti yang ngurus misalnya majelis ulama, NU Muhammadiyah gabung lah termasuk kalau mau FPI bergabung disitu," ujar Mahfud dalam diskusi bertajuk Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya, secara virtual, Minggu (27/12/2020).



Pernyataan Mahfud MD dikomentari oleh pegiat media sosial Eko Kuntadhi. Melalui akun Twitternya, Selasa (29/12/20), Eko mengatakan: "Kenapa harus serahkan lahan di Megamendung, yang sebetulnya kawasan DAS untuk menahan air?"

"Kalau pemerintah mau bantu, serahkan aja Wisma Hambalang. Pasti Pak @marzukialie_MA  setuju. Ketimbang mangkrak. Tapi pengelolanya gak boleh ormas pengacau," tegas Eko.

Sebelumnya dilansir Inews.id, meskipun Mahfud sebut Pesantren diteruskan saja, namun dia mengaku tidak mengetahui solusi yang terbaik dari sengketa lahan tersebut karena hal tersebut di luar kewenangannya.

"Tetapi saya tidak tahu solusinya karena itu urusan hukum pertahanan bukan urusan politik hukum dalam arti kasus dan keamanan. Tetapi itu masalah hukum dalam arti hukum administrasinya itu ada di pertanahan dan BUMN," katanya.

Menurut dia, saat ini semua pihak seharusnya memastikan dulu apakah benar petani tersebut sudah lebih dari 20 tahun.  Sebab izin dan persetujuan dari PT Perkebunan Nusantara VIII berdasarkan sertifikat HGU Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008.

"Nah sekarang kita pastikan dulu petaninya apa betul sudah 20 tahun disitu dan kedua HGU sebenarnya baru dimiliki secara resmi tahun 2008. Sehingga tahun 2013 ketika tanah itu dibeli oleh Habib Rizieq itu sebenarnya belum 20 tahun digarap oleh petani, kalau dihitung sejak pemberiannya oleh negara pengurusannya oleh negara terhadap apa namanya PTPN VIII," katanya.

Mahfud menegaskan bahwa persoalan tersebut harus diselesaikan secara baik tanpa merugikan pihak-pihak tertentu.

"Mari kita selesaikan ini secara baik-baik saya," ucap dia.

 

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto