3
Netral English Netral Mandarin
08:53 wib
Salah satu pendiri Partai Demokrat (PD), Hencky Luntunngan, menyebut KLB dipastikan akan digelar pada Maret ini. Pemerintah memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Komentari Cuitan Jokowi soal Banjir di Kalsel, Mardani: Evaluasi Menyeluruh...

Senin, 18-January-2021 10:00

Mardani Ali Sera, politikus PKS.
Foto : dpr.go.id
Mardani Ali Sera, politikus PKS.
699

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, pemerintah pusat perlu mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan Kalimantan.

Pasalnya, lanjut Mardani, di saat musim kemarau, Kalimantan dilanda bencana Asap, dan di musim hujan terjadi banjir besar akibat hutan yang gundul karena dibakar.

Hal tersebut disampaikan Mardani mengomentari cuitan akun Twitter Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal yang mengaku telah memerintahkan semua stakeholders untuk mengirim bantuan ke lokasi banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Perlu langkah strategis untuk menyelamatkan Kalimantan oleh pemerintah pusat karena disaat Kemarau terjadi bencana asap pembakaran hutan, jika hujan terjadi banjir besar dan luas karena hutan gundul dibakar," tulis Mardani di akun Twitter-nya, Senin (18/1/2021).

Untuk itu, Mardani meminta agar pemerintah pusat melakukan evaluasi secara menyeluruh pada perusahaan- perusahaan yang berdampak pada lingkungan.

"Evaluasi menyeluruh perusahaan- perusahaan yang berdampak lingkungan," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Seperti diberitakan, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi menyebabkan banjir pada (12/1/2021) di Kalimantan Selatan. Ada 10 kabupaten/kota di Kalsel yang terdampak banjir.

Berdasarkan data yang dihimpun BNPB, hingga Minggu (17/1/2021) malam, korban meninggal akibat banjir di Kalsel sebanyak 15 orang. Sementara 39.549 warga terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir pada Tanggal 14 Januari 2021. Pihak BPBD juga sampai saat ini masih melakukan pendataan titik pengungsian bagi masyarakat terdampak.

Terkait hal itu, Presiden Jokowi telah memerintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya mengirim bantuan ke wilayah yang terdampak banjir.

"Saya telah mendapatkan laporan dari Gubernur Kalsel mengenai banjir di Kalimantan Selatan. Dan saya pun telah memerintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya mengirim bantuan seperti perahu karet yang sangat dibutuhkan di sana," kata Presiden melalui akun Twitter-nya, @jokowi, Jumat (15/1/2021).

"Saya terus memantau penanganan bencana di Tanah Air, baik yang terjadi di Sulbar, Jabar, maupun di Kalsel. Pemerintah pusat dan daerah akan selalu hadir di lokasi bencana dalam situasi seperti ini," jelas Presiden Jokowi. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan HP